Guru Jangan Dizalimi

Jakarta - Pemerintah diminta konsekuen mengucurkan anggaran pendidikan 20 persen. Sebab kualitas dan kesejahteraan guru harus berjalan seiring. Tidak bisa sendiri-sendiri.Karena itu tidak aneh jika ribuan guru di Jawa Timur dan Jawa Tengah merangsek ke Jakarta untuk mengingatkan pemerintah tentang hal itu.Sebab untuk meningkatkan kualitas guru, pemerintah menetapkan syarat yang bertubi-tubi. Mulai pendidikan minimal S1 sampai harus memiliki sertifikasi. "Padahal kualitas dan kesejahteraan harus sejalan. Kalau guru dituntut meningkatkan mutu, tapi kondisi (kesejahteraan) guru tidak dilihat, zalim itu namanya," tegas pengurus PGRI Pusat Ana Suhaina Suparno dalam diskusi tentang "Diantara Komersialisasi Pendidikan dan Profesionalisme Guru" di Marios Place, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (14/7/2007).Soal anggaran 20 persen, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas Bambang Waskito Adi meminta guru bersabar. Sebab pemerintah masih harus menganggarkan dana untuk subsidi listrik dan lain-lain. "Tapi tahun ini anggaran pendidikan sudah mencapai 11,8 persen. Ini belum pernah terjadi selama ini," kata Bambang.Jika tahun 2004-2005, anggaran pendidikan masih sekitar Rp 17 triliun, tahun 2007 angkanya sudah mencapai Rp 43,7 triliun.Sementara praktisi pendidikan Arief Rachman Hakim menegaskan anggaran 20 persen untuk pendidikan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karenanya dia menyesalkan dana pendidikan yang dikucurkan secara bertahap, meski dalam UU ditetapkan 20 persen."Kalau anggaran ditetapkan sebesar itu, sekolah-sekolah negeri bisa gratis dan pendidikan bisa dikelola dengan manajemen yang lebih kuat," katanya. (umi/nrl)