.webp)
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas belanja barang dan jasa yang tidak mendesak dalam Rancangan APBD 2026. Menurutnya, anggaran bisa difokuskan untuk menyelesaikan masalah krusial, seperti banjir dan kemacetan, di Ibu Kota yang perlu penanganan serius.
"Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak urgen untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak," kata Ima dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).
Di sisi lain, Ima juga menekankan pentingnya memasukkan realisasi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan anggaran 2026. Sebab, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepemimpinan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat harus menjadi bagian integral dari perencanaan anggaran. Ini adalah wujud nyata komitmen kita terhadap masyarakat Jakarta," ujarnya.
Berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp 94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 2,98 triliun dari perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.
Ia merinci, anggaran terdiri atas pendapatan daerah Rp 85,27 triliun, belanja daerah Rp 87,29 triliun, penerimaan pembiayaan Rp 9,57 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp 7,55 triliun. Alokasi mandatory spending telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen (di atas minimum 20 persen), belanja kesehatan 18,94 persen, dan belanja infrastruktur 40,23 persen (di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022).
Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran. Ima Mahdiah berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat.
"Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal proses penyusunan APBD agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta," ujarnya.
Tonton juga video "Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Negosiasi Ulang Tarif Trump" di sini:
(bel/eva)
