.webp)
Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Provinsi Banten menyepakati perubahan KUA/PPAS pada APBD 2025. Gubernur Banten, Andra Soni, mengungkap terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 1,2 triliun.
Andra mengatakan ada evaluasi terhadap kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Meski tak menjelaskan secara gamblang, dia menyebut terdapat perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan-ada yang ditingkatkan maupun dikurangi dalam kebijakan umum anggaran.
"Pendapatan daerah, semula pada APBD 2025 sejumlah Rp 11,837 triliun, menjadi Rp 10,614 triliun, atau berkurang Rp 1,223 triliun," kata Andra Soni dalam pidatonya di rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (5/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, belanja daerah pun berkurang Rp 921 miliar. Semula belanja daerah pada APBD 2025 sebesar Rp 11,841 triliun, menjadi Rp 10,920 triliun.
Sementara itu, pembiayaan daerah yang semula Rp 4,037 miliar menjadi Rp 305 miliar atau bertambah Rp 301 miliar. Andra berharap agar perubahan ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Mari bersama-sama kita mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah menyampaikan adanya kemungkinan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai. Pemprov Banten akan mengevaluasi anggaran agar tidak terjadi gagal bayar.
"Tadi, karena ada pendapatan itu, saya yakin nggak akan tercapai. Nggak akan tercapai dan saya pesimis dengan target yang ada. Maka diperbaiki targetnya. Karena dengan situasi dan kondisi (sikon) sekarang, itu berat untuk mencapai target tadi," ucap Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (8/7).
Dimyati mengatakan Pemprov Banten akan mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ia mewanti-wanti agar tidak terjadi gagal bayar.
"Sedangkan pendapatan itu adalah untuk pembiayaan. Jangan sampai pembiayaannya tinggi, pendapatannya kurang. Dari mana nutupnya? Kalau gagal bayar, maka harus dilakukan refocusing, menggeser-geser anggaran," katanya.
Ia menyebut target PAD Provinsi Banten sekitar Rp7 triliun. Namun, ada kemungkinan hanya tercapai sekitar Rp6 triliun.
"Berarti kalau target Rp7 triliun, sampai sekarang baru dapat Rp3,5 triliun. Itu artinya per bulan kita hanya dapat Rp500 miliar. Kalau sekarang sisa 5 bulan, berarti kali 5 cuma Rp2,5 triliun. Dua setengah tambah tiga setengah itu baru Rp6 triliun. Berarti kurang Rp1 triliun," katanya.
Tonton juga video "Gubernur Banten Kecewa Oknum Kadin Cilegon Palak Proyek Rp 5 T" di sini:
(aik/fas)
