PDIP Jadi Penyeimbang, PKB: Megawati Punya Hak Menentukan Posisi

PDIP Jadi Penyeimbang, PKB: Megawati Punya Hak Menentukan Posisi

Anggi Muliawati - detikNews
Selasa, 05 Agu 2025 18:22 WIB
Wasekjen PKB, Syaiful Huda
Syaiful Huda (Kurniawan Fadilah/detikcom)
Jakarta -

Ketua DPP PKB Syaiful Huda menghormati keputusan PDIP yang memosisikan diri sebagai penyeimbang pemerintah. Huda menilai Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mempertimbangkan dan mencermati dengan matang terkait keputusan tersebut.

"Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega sebagai politisi senior, saya kira sudah dilakukan pencermatan, dilakukan penilaian yang cukup mendalam, termasuk lontaran boleh memposisikan PDIP sebagai partai penyeimbang. Jadi bukan partai oposisi, bukan juga sebagai partai pemerintah," ujar Huda kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Huda mengatakan pernyataan Megawati terkait posisi PDIP sebagai penyeimbang merupakan cerminan sikap yang telah dipikirkan secara mendalam. Dia lantas meyakini sikap itu bukan hanya sekedar simbol politik.

"Ya tentu semua partai punya kedaulatan masing-masing untuk menentukan sikap, tanpa terkecuali saya kira PDIP. Terlebih-lebih PDIP termasuk partai pemenang pemilu, termasuk Pemilu 2024 ini," katanya.

ADVERTISEMENT

"Tentu sikap kedaulatan masing-masing partai ini dalam konteks sistem presidensial kita kembalikan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo. Apakah posisi PDIP sebagai partai penyeimbang itu kira-kira dirasa cukup sampai di situ atau seperti apa, ya kita serahkan kepada Pak Presiden," sambungnya.

Huda pun mengatakan partainya memiliki pandangan jika partai tak berada di dalam pemerintahan, maka secara teknis menjadi oposisi atau di luar pemerintah. Namun, dia menegaskan partainya memilih untuk berada di barisan pemerintah.

"Walaupun dalam cara pandang PKB, memang pilihannya sebenarnya kalau tidak menjadi bagian dari partai pemerintah, berarti menjadi partai di luar pemerintahan," ucap Huda.

"PKB memilih untuk menjadi bagian dari pemerintah seutuhnya dari pemerintahan Pak Prabowo. Tapi kan Ibu Mega dan DPP punya hak untuk mendefinisikan dan memposisikan seperti apa. Tergantung, kita kembalikan kepada penilaian akhir dari Pak Prabowo," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tak memosisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi. Megawati mengatakan partainya akan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat.

Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blokan kekuasaan. Namun dia mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.

"Oleh karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.

"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," sambung dia.

Tonton juga video "Prabowo di Harlah PKB: Saya Nyaman di Tengah PKB dan NU" di sini:

(amw/lir)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads