.webp)
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan pentingnya menciptakan ekosistem perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan dan anak. Menurutnya, perlindungan tak cukup hanya mengandalkan aturan hukum, tetapi juga perlu pemahaman dan pelaksanaan yang tepat di lapangan.
"Perlindungan menyeluruh terhadap anak dan perempuan tidak semata melalui adanya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana hukum itu bisa dipahami dan dilaksanakan oleh para penegak hukum dan masyarakat dengan tepat," kata Rerie dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).
Pernyataan tersebut menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, pada Senin (4/8) di Jawa Timur, yang menekankan pentingnya layanan perlindungan yang inklusif, edukatif, dan berbasis komunitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, Rerie menilai perlu adanya tenaga paralegal yang profesional, terlatih, dan memiliki perspektif gender serta pemahaman yang kuat soal hak anak.
Ia juga menyoroti pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dinilainya masih menyisakan sejumlah catatan di lapangan. Rerie mendorong agar hal ini segera ditindaklanjuti supaya tujuan perlindungan menyeluruh bisa benar-benar terwujud.
Rerie pun menekankan pentingnya peningkatan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, bisa memberikan dukungan penuh agar ekosistem perlindungan menyeluruh yang aman dan sehat bagi perempuan dan anak bisa tercipta.
"Perempuan dan anak yang tumbuh di lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman diharapkan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan," pungkasnya.
Tonton juga video "NasDem Ajukan Lestari Moerdijat Jadi Pimpinan MPR" di sini:
(prf/ega)
