Revisi UU 14/1992, Tiap Ruas Jalan Akan Diaudit

Jakarta - Revisi Undang-undang 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dibahas dengan DPR akhir tahun nanti memasukkan beberapa perbaikan. Salah satunya, tiap ruas jalan akan diaudit secara berkala."Tiap ruas jalan nanti akan diaudit kelaikannya. Audit itu akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintahnya. Kalau jalan provinsi ya diaudit pemerintah provinsi, jalan kabupaten diaudit oleh kabupaten," jelas Direktur Keselamatann Transportasi Darat Ditjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Suripno ketika berbincang dengan detikcom, Kamis (12/7/2007).Pelaksana auditnya, lanjut Suripno, akan diserahkan kepada badan audit yang akan dibentuk khusus untuk tugas itu. Hasilnya akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pengelola jalan."Semacam Badan Standarisasi Nasional (BSN). Nanti disampaikan apakah di ruas jalan itu perlu ditambah rambu-rambu atau pagar pengaman dan pembatas jalan," ujarnya.Jika pengelola jalan tidak mematuhi rekomendasi itu, maka pengelola jalan harus ikut bertanggung jawab dan bisa dikenai sanksi bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.Tidak hanya pengelola jalan yang kena, pemberi dan penguji Surat Ijin Mengemudi (SIM) bagi pengemudi kendaraan pun harus berhati-hati. Jika pengemudi yang mendapat SIM terbukti tidak kompeten dalam menyetir kendaraannya, siap-siap saja yang menyetujui SIM dikenai sanksi."Jadi kemungkinan kecil SIM bisa nembak. Harus benar-benar diuji," ujar Suripno.Hal yang lain, akan ada bab tersendiri mengenai peran masyarakat. Itu akan dilakukan, jika Dephub ingin membuat suatu kebijakan. Maka, wacananya akan dilemparkan lebih dulu."Kita lihat reaksinya, yang setuju maupun tidak. Pemerintah kan bisa menerima masukan. Kalau disetujui bisa ditambahkan dalam peraturan yang dibahas dengan DPR. Implementasinya juga tidak langsung ditetapkan, tapi sosialisasi dulu," jelasnya. (nwk/gah)