Rekonstruksi dan Reintegrasi di Aceh Harus Sejalan

Banda Aceh - Rekonstruksi dan rehabilitasi yang tengah dilakukan di Aceh pascatsunami diharapkan bisa sejalan dengan program penanganan pascakonflik."Penting untuk mengintegrasikan penanganan pascakonflik dengan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami," ujar Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Louise Arbour, di Banda Aceh, Kamis (12/7/2007). "Beliau bertanya apakah tidak sebaiknya rekonstruksi pascatsunami dan reintegrasi pascakonflik disatukan," kata Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto mengutip pertanyaan Arbour saat mengunjungi kantor lembaga pelaksana rekonstruksi tersebut. Kuntoro mengatakan, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Louise Arbour itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Sebab, BRR yang dibentuk melalui Undang-Undang hanya diberi mandat penanganan pascagempa dan tsunami yang melanda Aceh dan Nias."Tsunami mendapat perhatian besar dari dunia. Tapi dunia kurang sadar bahwa perbaikan pascakonflik memakan waktu yang lebih lama dan lebih sulit ketimbang rekonstruksi fisik pascatsunami yang dikerjakan BRR," sebut Kuntoro. Sebelum mengunjungi BRR, Louise Arbour telah mengadakan pertemuan dengan Badan Reintegrasi-Damai Aceh dan komponen masyarakat sipil. Arbour juga sempat mengunjungi barak pengungsian di Stadion Lhoong Raya, Banda Aceh. "Beliau senang dengan kemajuan yang dicapai, terutama tentang kepemilikan tanah oleh perempuan," tandas Kuntoro. Kedatangan Louise Arbour ke Indonesia atas undangan pemerintah untuk membuka dan meresmikan seminar lokakarya tahunan ke-14 tentang kerjasama regional untuk promosi dan perlindungan HAM di Asia Pasifik, yang digelar di Bali, 10-12 Juli 2007. (ray/asy)