Proses Pilkada DKI Cacat

Jakarta - Survei Jaringan Pemuda dan Mahasiswa untuk Demokrasi (JPMD) menunjukkan 45% responden menyatakan proses Pilkada DKI Jakarta cacat. Pilkada cacat karena dinilai akan terjadi penggelembungan pemilih dan penghilangan hak pilih.Demikian survei yang disampaikan Direktur JPMD Rico Marbun di Jalan M Ridwan Said, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2007).Survei tentang persepsi masyarakat terhadap Pilkada DKI Jakarta digelar 151 kelurahan di DKI Jakarta pada 2 hingga 10 Juli 2007. Survei menggunakan 774 responden dengan metode multistage random sampling.Rinciannya, 45% responden mengatakan proses Pilkada DKI cacat, 24% tidak, 31% tidak tahu.Dari survei yang dilakukan, dapat dilihat masyarakat menilai proses Pilkada DKI hingga kini cacat.Proses pilkada cacat ini diindikasikan dengan 56% responden percaya akan terjadi penggelembungan daftar pemilih dalam Pilkada DKI, 12% responden tidak percaya, dan 32% responden tidak tahu.Selanjutnya, 46% responden yakin akan terjadi penghilangan hak pilih secara sistematis oleh birokrasi, 16% tidak, dan 38% tidak tahu.48% Responden yakin cagub akan menggunakan birokrasi pemerintahan untuk memenangkan dirinya, 18% tidak, dan 34% tidak tahu.46% Responden menilai KPU tidak menjalankan tugasnya dengan baik, 22% telah menjalankan tugas dengan baik, dan 32% tidak tahu.50% Responden yakin pilkada tidak membawa perubahan, 29% yakin pilkada membawa perubahan, dan 21% tidak tahu.29% Responden menggunakan dana APBD untuk kampanye, 15% tidak, dan 56% tidak tahu."Kami tidak peduli siapa calon, dan siapa partainya. Bagi kami, proses pilkada lebih penting. Kami hanya ingatkan penyelenggara pilkada dalam hal ini KPUD dan Panwasda," kata Rico.Menurut dia, konflik sangat mungkin terjadi pascapemungutan suarakarena pengalaman konflik terjadi karena proses pilkada yang tidak sehat terutama terkait daftar pemilih."Kalau ini terjadi penyelenggara pemilu yang paling bertanggung jawab," ujarnya. (aan/sss)