SBY: RI Tolak Ekonomi Komunis, Kapitalis dan Neoliberalis

Denpasar - Indonesia tetap memilih sistem ekonomi terbuka dan berkeadilan sosial. Sebab sistem ekonomo kapitalis, komunis, dan neoliberalisme terbuki gagal mencapai tujuannya.Hal tersebut disampaikan Presiden SBY dalam pidatonya pada peringatan Hari Koperasi ke-60 di Garuda Wisnu Kencana, Jimbaran, Bali, Kamis (12/7/2007)."Ternyata ideologi ekonomi komunis, kapitaslis dan neoliberalis tidak bisa menjamin pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara adil dan dinikmati seluruh rakyat Indonesia," kata SBY.Karena itulah, sambung SBY, Indonesia memilih sistem ekonomi yang terbuka dan berkeadilan sosial. Di era globalisasi saat ini, sistem ekonomi ini senapas dan sejiwa dengan konsensus para pendiri bangsa."Ekonomi yang kapitaslistik atau komunistik bukan pilihan kita. Ekonomi yang neoliberalistik itu pun juga bukan pilihan kita," tutur SBY.SBY juga menjelaskan secara panjang lebar mengenai berbagai sistem ekonomi tersebut. Dikatakan SBY, ideologi kapitalistik adalah ekonomi yang diserahkan pada hukum pasar. Jika ekonomi berjalan dengan sempurna dan dapat membangun persaingan yang sehat, bagi paham kapitaslistik ekonomi itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa yang bersangkutan."Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena ekonomi kapitaslisme gagal menghadirkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial antarwarga bangsa," ujar SBY.Ideologi komunis adalah negara yang mengatur segalanya. Tidak ada kepercayaan pada mekanisme pasar. Namun sistem ekonomi ini juga gagal mencapai tujuannya. Sedangkan ideologi neoliberisme berorientasi pada perdagangan bebas, investasi dan modal bebas keluar masuk negara. Sistem ini tidak setuju dengan peranan pemerintah karena dianggap distorsi bagi kegiatan ekonomi.Itu semua menyadarkan bangsa Indonesia bahwa ketiga prinsip tersebut bukan pilihan terbaik. Di era globalisasi ekonomi yang perlu dilakukan adalah kerjasama dan kemitraan dalam ekonomi global yang adil dan mendatangkan manfaat bagi bangsa."Hukum dan realitas globalisasi yang tidak memberi manfaat dan merugikan bangsa tentu harus kita tangkal dan cegah masuk ke negeri kita. Ekonomi terbuka yang kita pilih harus dimaknai dengan adil, kerjasama dan kemitraan," tukas SBY. (djo/nrl)