.webp)
Sebanyak 143 guru Sekolah Rakyat yang telah lolos seleksi tidak hadir memenuhi panggilan tugas. Meski demikian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan seluruh posisi kosong tersebut telah diisi kembali sesuai prosedur sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran.
"143 dari 1.469 guru yang dinyatakan diterima (9,7 persen), tidak memenuhi panggilan dan menyatakan mundur melalui aplikasi CASN BKN. Jumlah yang sama, 143 guru juga telah diterima sebagai pengganti yang mundur," ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Jumat (01/08/2025).
Gus Ipul menjelaskan bahwa istilah 'tidak memenuhi panggilan' dinilai lebih tepat daripada 'mengundurkan diri', sebab para guru tersebut sebenarnya sudah dinyatakan lolos seleksi, tetapi tidak datang saat jadwal penempatan tugas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menariknya, salah satu alasan para guru tidak memenuhi panggilan tugas di Sekolah Rakyat adalah karena sebagian dari mereka telah diterima pada formasi guru di daerah, yang sebelumnya merupakan peserta dari formasi guru di daerah yang belum memiliki penempatan tetap. Selain itu, faktor jarak penempatan yang terlalu jauh dari domisili asal juga menjadi penyebab lainnya.
"Bisa jadi mereka ditempatkan jauh dari domisilinya karena mekanisme optimalisasi penempatan oleh BKN. Ini terjadi jika formasi guru mata pelajaran tertentu di daerah tersebut kosong, maka akan diambilkan dari calon guru pada mata pelajaran yang sama dari daerah terdekat," jelas Gus Ipul.
Meski begitu, Gus Ipul tetap menghormati keputusan para guru tersebut. Ia memahami bahwa setiap individu memiliki pertimbangan dan kondisi masing-masing dan akan menyerahkan kewenangan sepenuhnya ke BKN.
"Kami tetap menghormati dan menghargai mereka yang tidak memenuhi panggilan atau mengajar di tempat lain. Sementara hal lain kami serahkan sepenuhnya ke BKN," kata Gus Ipul.
Sementara itu, sebagian besar guru yang tidak memenuhi panggilan berasal dari 23 lokasi Sekolah Rakyat yang belum mulai beroperasi. Karena itu, ketidakhadiran mereka tidak berdampak pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), program matrikulasi, maupun kegiatan belajar-mengajar.
"Jadi dapat dipastikan (guru yang mundur) tidak mengganggu proses MPLS, matrikulasi dan belajar mengajar di Sekolah Rakyat," ungkap Gus Ipul.
Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa rencananya Presiden Prabowo akan memberikan pembekalan langsung kepada para guru dan kepala Sekolah Rakyat pada bulan Agustus, setelah peringatan HUT RI.
"Kemarin pada saat rapat terbatas sudah kami sampaikan keinginan kami untuk mengundang Bapak Presiden (untuk) memberikan pembekalan kepada seluruh kepala sekolah dan seluruh guru-guru sekolah rakyat, Insya Allah nanti kalau sudah siap kami akan sampaikan," pungkas Gus Ipul.
Sebagai informasi tambahan, sebanyak 37 titik baru Sekolah Rakyat akan beroperasi pada Agustus 2025, penambahan ini melengkapi 63 titik yang lebih dahulu berjalan. Sementara 59 titik berikutnya ditargetkan beroperasi pada September, sehingga total 159 Sekolah Rakyat akan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 yang dapat menampung sekitar 15.370 siswa.
(prf/ega)
