.webp)
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) menggelar penandatanganan pakta integritas layanan publik yang diikuti para Kepala Kantor Wilayah, Kepala UPT Imigrasi, dan Atase Imigrasi di luar negeri. Penandatanganan pakta integritas itu bertujuan agar jajaran Imigrasi menjunjung tinggi integritas dengan berperan aktif mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tak terlibat perbuatan tercela.
Penandatanganan pakta integritas itu disaksikan para Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan Ditjen Imigrasi. Kegiatan digelar secara luring dan daring di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (31/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka yang meneken pakta tersebut dituntut berjanji bersikap jujur, transparan, objektif, dan akuntabel dalam menjalankan tugas serta menghindari konflik kepentingan. Selain itu, pakta integritas menuntut komitmen para kepala kantor, UPT dan atase memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap aturan, menyampaikan informasi pelanggaran integritas, dan menjaga kerahasiaan saksi.
"Penandatanganan Pakta Integritas ini harus dimaknai sebagai komitmen kolektif untuk terus memperbaiki diri, menolak penyimpangan, serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas," tegas Sekjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia.
Ia lalu mengapresiasi hasil Survei Persepsi Integritas (SPI) yang menunjukkan peningkatan skor dari 72,42 pada 2023 (kategori Rentan) menjadi 78,07 pada 2024 (kategori Terjaga). Asep lalu mengingatkan bahwa capaian tersebut masih menyisakan ruang perbaikan dan tantangan yang harus dijawab bersama.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yan Sultra Indrajaya, menyampaikan integritas merupakan pondasi utama dalam pelaksanaan tugas keimigrasian.
"Integritas tidak sekadar soal kepatuhan, tetapi harus menjadi jati diri setiap insan Imigrasi. Setiap layanan paspor, izin tinggal, penegakan hukum, dan inovasi yang kita lakukan harus dilandasi oleh prinsip integritas yang tinggi," ujar Yan.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan integritas sebagai kompas moral dalam bekerja, serta keberanian menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya, hanya dengan semangat integritas yang tinggi, Imigrasi dapat bertransformasi menjadi institusi modern dan berkelas dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan pernyataan tekad seluruh jajaran Imigrasi untuk bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
"Kami sadar bahwa kepercayaan publik hanya bisa diraih jika kami terus menjaga integritas dalam setiap tindakan. Komitmen ini akan menjadi pedoman dalam memberikan layanan keimigrasian yang bersih dan akuntabel, demi mewujudkan Imigrasi yang modern dan terpercaya," pungkas Yuldi.
(aud/fca)
