FPAN Sarankan BK Periksa 30 Anggota DPR Lain Terkait DKP

Jakarta - FPAN menyarankan Badan Kehormatan (BK) DPR memeriksa 30 anggota DPR lain terkait kasus dana nonbujeter DKP. Saran FPAN ini disampaikan agar BK tidak terkesan diskriminatif."Yang 30 orang lainnya diperiksa dong. Agar tuduhan BK itu diskriminatif, tidak adil, dapat dijawab," ujar Ketua FPAN DPR Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7/2007).Usulan itu disampaikan kendati FPAN cukup puas dengan keputusan BK merehabilitasi kadernya yang diduga menerima dana DKP, AM Fatwa. Fatwa direhabilitasi namanya oleh BK kendati mengaku menerima dana DKP."Kalau untuk Pak Fatwa itu keputusan yang tepat. Tapi kalau untuk yang lain saya nggak tahu persis. BK harus menjelaskan agar tidak dituding tidak adil," ujar Zul, panggilan Zulkifli Hasan.Selain berharap BK lebih proaktif untuk menjelaskan keputusan tersebut, BK juga diharapkan lebih proaktif mengungkap kasus-kasus lain yang tidak tersentuh seperti anggota DPR yang sering tidak hadir.Lebih dari itu, BK sebagai lembaga kehormatan dianggap masih cukup layak dan perlu dihormati."BK sebagai badan kehormatan tetap harus kita hormati. Tapi harus memperbaiki diri, terutama yang absen-absen tahunan tapi tidak diapa-apakan," pungkas sekjen PAN ini. (nwk/nrl)