.webp)
Kebakaran masih jadi ancaman serius. Tak hanya di hutan, tapi juga kawasan permukiman. Menurut data Staf Operasi Polri pada 2024, terjadi 935 kasus kebakaran di Indonesia yang dilaporkan ke Kepolisian. Adapun rincian yang dilahap si jago merah, yaitu 704 rumah, 63 pertokoan, 29 perkantoran, 16 pergudangan, dan 106 lainnya.
Penyebab terjadinya kebakaran di permukiman sangat beragam. Paling sering adalah kelalaian manusia, seperti korsleting listrik, kebocoran gas, puntung rokok, lilin, dan lain sebagainya.
Ada banyak cara mencegah kebakaran, mulai dari mencabut barang-barang elektronik yang tidak digunakan, periksa berkala instalasi listrik, hingga menyediakan alat pemadam api ringan (APAR). Alat ini sangat dibutuhkan sebagai langkah awal mencegah kebakaran besar terjadi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program Gerakan Masyarakat Punya Apar (GEMPAR).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan agar setiap rukun tetangga (RT) di Jakarta setidaknya memiliki dua APAR. Hal ini sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Punya APAR. Pramono juga menginstruksikan ASN Jakarta memiliki APAR di rumah masing-masing.
"Kita tahu di Jakarta ini banyak sekali daerah yang padat penduduk. Sehingga, ketika terjadi kebakaran, kesulitan memadamkan api yang akhirnya masuk ke daerah padat penduduk. Diharapkan, masing-masing RT di Jakarta memiliki dua APAR," kata Pramono.
Ia optimistis, lewat program tersebut, dampak kebakaran bisa ditekan. Apalagi, jumlah RT di Jakarta tergolong banyak, yakni mencapai 30.670 RT.
"Kalau itu bisa dimiliki setiap RT, maka ada preventif yang bisa dilakukan. Karena, berdasarkan data tahun 2025, dari 598 kebakaran yang terjadi, sekitar 141 kebakaran berhasil dipadamkan oleh APAR yang dimiliki masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan, untuk mencegah kebakaran, pihaknya juga bakal melakukan monitoring berkala di sejumlah rumah kontrakan, kost, hingga tempat usaha. Hal itu untuk mencegah kebakaran yang kerap disebabkan oleh korsleting listrik.
"Kita perlu monitoring berkala instalasi listrik di kontrakan, kost, dan tempat usaha. Karena, pada dasarnya hampir 60% kebakaran di Jakarta terjadi karena korsleting listrik. Hampir rata-rata karena kelalaian kita," kata Rano.
Selain itu, Pemprov DKI juga menggencarkan sosialisasi kepada warga untuk mencegah terjadinya kebakaran. Seperti yang dilakukan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Warga rutin diberi pelatihan penanganan kebocoran tabung gas dan diedukasi terkait arus pendek listrik.
"Kami berikan praktik mengenai penanganan kebocoran tabung gas dan kompor, dengan pemadaman tradisional menggunakan karung basah dan cara modern seperti menggunakan APAR. Kami juga mengedukasi warga agar waspada terhadap bahaya kebakaran yang dipicu arus pendek listrik," kata Plt. Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Budi Haryono.
Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mencegah kebakaran mendapat sambutan positif dari warga. Upaya tersebut dinilai mampu meminimalisir terjadinya kebakaran.
Ketua RW 02 Tugu Utara, Sahmad Wijaya, menyambut baik berbagai program yang dilakukan Pemprov DKI, termasuk edukasi soal pencegahan kebakaran. Menurutnya, ilmu yang didapatkan, termasuk penggunaan APAR, sangat membantu meminimalisir terjadinya kebakaran.
"Ini sangat bermanfaat bagi warga. Semoga kami bisa mengimplementasikannya dengan baik," kata Sahmad.
Lihat Video 'Polisi Bawa Abu Arang dari TKP Kebakaran Pasar Taman Puring':
(akn/ega)
