.webp)
Wamensesneg Juri Ardiantoro menemui massa aksi demo 'Indonesia Cemas' di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ia menerima 11 tuntutan yang menjadi aspirasi para mahasiswa untuk disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto.
Juri mengatakan kehadirannya diutus langsung oleh Presiden Prabowo dan Mensesneg Prasetyo Hadi. Turun ke lapangan, Juri langsung digiring naik ke atas mobil komando para mahasiswa. Dia mendengar 11 tuntutan yang diungkapkan seluruh massa aksi.
"Pertama saya diminta langsung pak Presiden untuk hadir di sini. Beliau sedang rapat terbatas di Istana, mengagendakan banyak sekali kebijakan penting yang harus dilakukan," ujar Juri di hadapan mahasiswa, Senin (28/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juri menuturkan Presiden Prabowo terbuka terhadap semua aspirasi, termasuk dari mahasiswa. Dia menyebutkan semua aspirasi bakal disampaikan ke Prabowo.
"Presiden berpesan mengapa kami diminta ke sini karena pak Presiden menganggap pentingnya aspirasi dari mana saja, termasuk mahasiswa. Kami akan sampaikan ke Presiden, jadi jangan khawatir tak mungkin kami biarkan," ucap dia.
"Saya terima 11 poin tuntutan hasil kajian teman-teman. Ini satu respons langsung menerima aspirasi mahasiswa, sudah saya tandatangani dan saya langsung sampaikan ke Pak Presiden," sambungnya.
Juri pun menandatangani keinginan mahasiswa yang meminta respons pemerintah dalam 3 hari ke depan. Ini disaksikan langsung oleh seluruh massa aksi.
Adapun 11 tuntutan massa aksi Indonesia Cemas adalah:
1. Menolak keras terhadap upaya pengaburan sejarah. Tolak politisasi sejarah untuk kepentingan elite.
2. Mendesak untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU, penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan: Pasal 93 Pasal 145 ayat 1 Pasal 6 ayat 1, Penyidik utama belum jelas, Pasal 106 ayat 1 Pasal 106 ayat 4, Membuka kriminalisasi individu Pasal 23, Masyarakat sipil kehilangan jaminan hukum, Pasal 93 ayat 5c
3. Mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan.
4. Mendesak untuk dilakukannya Audit menyeluruh terhadap izin pertambangan penegakan, jaminan partisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya, Alokasikan keuntungan yang adil bagi masyarakat yang terdampak serta tindak tegas pelaksanaan illegal mining (penambangan ilegal) diberbagai wilayah di Indonesia.
5. Mendesak Pemerintah untuk segera membatalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh dan segera untuk membuka data spesifik terkait jumlah Tentara organik yang di tempatkan di Aceh sesuai dengan MoU Helsinki.
6. Mendesak Pemerintah untuk membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau serta perguruan tinggi lainnya.
7. Tolak dan cabut UU TNI dan menolak segala bentuk intimidasi dan represi yang mengancam sipil.
8. Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat untuk memberikan kebebasan dan transparansi dari kawan-kawan kita yang masih dalam status tersangka untuk diberi status kebebasan
9. Menolak dengan tegas segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT di seluruh sektor kehidupan sosial. Mendesak pemerintah untuk segera merumuskan regulasi dan sanksi hukum yang tegas terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
10. Menolak segala bentuk praktik dwifungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan sipil dan militer, atau rangkap jabatan struktural lainnya yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi di Indonesia.
11. Mendesak pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Lihat juga Video 'Demo Nelayan di Pangandaran Diwarnai Aksi Bakar Perahu':
