Ngabalin Sebut RI Antek AS, Anggota FPD Sewot
Selasa, 10 Jul 2007 14:52 WIB
Jakarta - Dalam tanggapannya, anggota FBPD Ali Mochtar Ngabalin menilai pemerintah RI kepanjangan tangan dari Amerika Serikat (AS) lantaran menyetujui Resolusi DK PBB terhadap Iran. Menanggapi itu, anggota FPD Sutan Bathoegana pun naik pitam dan akan menuntut balik."Ini menunjukkan pemerintah Indonesia kepanjangan tangan dari Amerika Serikat karena pemerintah Indonesia tidak bisa menjelaskan kenapa mendukung resolusi Iran. Jawaban Presiden di luar dari pikiran kita yang normal, jadi hak konstitusi saya menolak jawaban dari Presiden itu," kata Ngabalin dengan nada berapi-api.Hal ini disampaikan dia dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2007).Menurut dia, keputusan mendukung resolusi tersebut bukan keputusan rakyat Indonesia, melainkan keputusan pemerintah. "Karena itu kita minta kebijakan luar negeri harus dikonsultasikan," ujarnya.Menanggapi tanggapan Ngabalin, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Sutan Bathoegana meluncurkan interupsi."Saya protes keras tentang anggapan RI kepanjangan tangan dari AS. Buktikan...." tantang Sutan dengan nada tinggi."Kalau Presiden RI dianggap arogan, juga buktikan. Saya minta ini dijelaskan, kalau tidak bisa membuktikan, kami akan tuntut," ujarnya.Ngabalin menanggapi santai serangan balik dari Sutan. "Silakan dicatet Dik Pendi, catat itu Dik Pendi," celetuknya menirukan ucapan Jarwo Kuwat kepada Effendi Ghazali dalam Republik Mimpi. Tepuk tangan dan tawa pun memecah keheningan rapat paripurna. Hahahaha....!Anggota FPDIP Sabam Sirait pun ikut melontarkan interupsi. "Dalam UU setiap anggota DPR dijamin ngomong apapun dalam sidang. Jadi tidak bisa dituntut," kata Sabam."Biarin Opung...biarin Opung... diselesaikan saja," celetuk Ngabalin lagi disambut gelak tawa hadirin.Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif selaku pimpinan sidang selanjutnya menunjuk anggota DPR lainnya untuk menyampaikan tanggapannya.Tetapi tiba-tiba Ngabalin mengajukan interupsi lagi. "Tunjukkan landasan hukum dan konstitusional yang menunjukkan larangan anggota DPR berbicara dalam sidang. DPR harus netral, sangat tidak layak ngomong begitu," balas Ngabalin dengan nada tinggi."Dalam UU dijamin ngomong apapun karena punya hak imunitas," lanjutnya sambil berdiri dan menunjuk ke arah pimpinan.Namun Sutan tampak diam saja, tidak lagi berselera merespons ucapan Ngabalin.
(aan/sss)











































