.webp)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengambil langkah tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI yang terbukti terlibat judi online (judol). Pramono menegaskan ASN DKI yang main judol tidak akan diberi promosi jabatan.
Awalnya, Pramono mengatakan praktik judi online bukan hanya menjadi masalah di Jakarta. Judol, kata dia, sudah menjadi persoalan nasional yang harus diberantas bersama.
"Jadi judol ini sudah menjadi persoalan nasional, bukan hanya persoalan di Jakarta. Tapi memang Jakarta salah satu provinsi dengan angka judol yang cukup besar," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mencegah ASN DKI terlibat judol, Pramono mengaku sudah memerintahkan Inspektorat DKI Jakarta untuk menindaklanjuti data yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk meminta data dari PPATK, siapa yang terlibat dalam judol. Kalau mereka terlibat, tentu akan dilakukan pembinaan. Kalau memang masih bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau tidak ya sudah, pasti akan dikenakan sanksi," ucapnya.
Pramono menyebut sanksi tegas untuk ASN DKI yang terlibat judi online itu salah satunya berupa penghentian jenjang karier bagi yang bersangkutan.
"Salah satu sanksinya adalah tidak akan pernah kita promosikan," tegasnya.
Sebelumnya, PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap bahwa 600 ribu warga Jakarta turut terlibat dalam permainan judi online (judol). Ivan menyebut transaksinya mencapai Rp 3 triliun pada 2024.
"Di DKI Jakarta saja 600 ribu pemain judol, dan angkanya itu untuk deposit saja lebih dari Rp 3 triliun dalam satu tahun. Transaksinya 17,5 juta kali transaksi. Bisa dibayangkan berapa besar perhatian dan sumber daya yang harus kita kerahkan untuk memberantas ini," kata Ivan di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7).
(bel/fas)
