.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggapi kekecewaan para pelaku wisata yang mendesak pencabutan surat edaran larangan study tour. Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan kebijakan itu dibuat tidak untuk membatasi aktivitas pelajar, tetapi untuk melindungi keluarga dari tekanan ekonomi yang kerap muncul akibat pembiayaan study tour yang membebani.
Menurut Herman, pemerintah memahami keresahan sektor pariwisata. Namun ia menekankan kebijakan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni untuk mencegah risiko sosial yang lebih besar di level rumah tangga.
"Kami menghargai penyampai aspirasi itu, tentu kami dalami dengan cermat, karena setiap warga negara punya hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, kritik, nggak ada persoalan," ujar Herman dilansir detikJabar, Selasa (22/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kebijakan larangan study tour dikeluarkan bukan tanpa alasan. Salah satu dasar terpenting adalah kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang justru dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan proses pembelajaran siswa.
"Kami memandang kebijakan itu sangat efektif untuk memastikan proses pembelajaran lebih optimal, termasuk dinamika ekonomi keluarga yang tentu faktanya akan mempengaruhi proses pembelajaran siswa," kata Herman.
Ia mencontohkan tidak sedikit orang tua yang memaksakan diri membiayai anaknya ikut study tour mahal hingga harus berutang ke bank emok atau pinjaman online ilegal. Hal itu, katanya, kerap berujung krisis keluarga yang tak terlihat.
"Ujungnya itu memberatkan orang tua, terutama orang tua menengah bawah. Ujungnya adalah pinjam ke 'bank emok', ujungnya pinjam ke pinjol yang ilegal. Dan dampaknya kan dahsyat itu. Bisa memporak-porandakan perekonomian keluarga, bahkan bisa sampai memporak-porandakan keluarga," ungkapnya.
Baca berita selengkapnya di sini.
(rdp/idh)
