.webp)
Demo pengemudi ojek online (ojol) di sekitar Monas, Jakarta Pusat (Jakpus) telah selesai. Lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan arah Gambir yang sebelumnya sempat ditutup kini sudah kembali normal.
Pantauan detikcom, Senin (21/7/2025), massa aksi mulai membubarkan diri sekitar pukul 17.50 WIB. Petugas kepolisian menarik mundur mobil barikade.
Para pasukan oranye mulai membersihkan jalan. Sekitar pukul 18.00 WIB lalu lintas sudah normal kembali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum membubarkan diri, massa aksi sempat mendorong-dorong mobil barikade hingga menyalakan flare. Massa kemudian diberi imbauan oleh polisi agar tertib.
Salah seorang orator mengatakan pihaknya akan kembali menggelar demonstrasi tiga hari mendatang. Mereka menuntut ingin bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkapkan semua aspirasinya.
"Menindaklanjuti aksi hari ini di Istana Presiden RI me-reschedule pertemuan dengan presiden di 3 hari yang akan datang, yaitu hari Kamis tanggal 24 Juli 2025," kata orator aksi di atas mobil komando.
Ada beberapa tuntutan yang dibawa massa aksi ojol saat demo hari ini. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait transportasi online.
Ketua Umum Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan perppu dibuat sembari menunggu Undang-Undang Transportasi Online yang masih digodok. Igun menyebutkan Perppu penting untuk mengisi kekosongan regulasi yang ada.
"Kami butuh yang bisa lebih cepat untuk mengisi kekosongan hukum di ekosistem transportasi online ini. Jadi kami minta Bapak Presiden untuk bisa menghadirkan Perpu sebagai alternatif awal sambil undang-undang transportasi online akan dibuat oleh legislatif atau DPR RI, Komisi V DPR RI," kata Igun kepada wartawan disela-sela aksi di sekitar Monas, Jakarta Pusat, Senin (21/7).
Selain itu, pihaknya meminta agar biaya potongan dari aplikator dipangkas menjadi 10 persen. Sebab, menurut Igun, potongan 20 persen yang berlaku saat ini terlampau besar.
Tuntutan ketiga, massa ojol meminta pemerintah membuat aturan soal tarif antarbarang hingga makanan. Sebab, selain ojol, kurir pengantar paket kena terkena imbasnya.
Lebih lanjut, Igun menyebutkan pihaknya meminta agar sistem multi-order pada aplikasi dihapus karena dinilai merugikan. Dia juga mengungkit kasus Takbirdha Tsalasiwi Wartyana, yang mengaku dari 'pelayaran' di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
(wnv/wnv)
