.webp)
Presiden Prabowo Subianto meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut dan menindak oknum penggiling padi yang merugikan negara hingga Rp 100 triliun setiap tahun. Prabowo mengatakan pengusaha 'nakal' harus ditangkap karena bersenang-senang di atas penderitaan rakyat.
"Rakyat kita masih banyak yang susah, ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat itu namanya adalah menghisap darahnya rakyat," ujar Prabowo di peluncuran kelembagaan 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
Prabowo menyebutkan pengusaha nakal yang mencari keuntungan dari rakyat kecil adalah 'vampir ekonomi'. Sebab, mereka sama saja mengisap darah rakyat kecil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu adalah menurut saya parasit, pengisap darah, vampir-vampir ekonomi," imbuhnya.
Menurut Prabowo, jika pengusaha nakal itu ditertibkan, setiap tahun negara menerima Rp 100 triliun. Jumlah itu didapat dari total kerugian negara dari perilaku mereka.
"Jadi, saudara-saudara, bisa bayangkan nggak kalau kita tertibkan ini kita punya Rp 100 triliun tiap tahun, 5 tahun kita punya Rp 1.000 triliun," katanya.
Dia mengatakan, jika negara menerima kembali kerugian itu, pemerintah akan menggunakan itu untuk kepentingan rakyat. Salah satunya perbaikan gedung sekolah.
"Menteri Keuangan kita perbaiki sekolah, kita hanya mampu perbaiki 11 ribu sekolah tahun ini, anggarannya Rp 19 triliun, 19 triliun, kalau saya punya Rp 100 triliun tiap tahun kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah, kita punya 333 ribu sekolah, dalam 3,5 tahun kita akan perbaiki semua sekolah di Indonesia, bayangkan, saudara-saudara," ucapnya.
"Ini yang saya anggap sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang dan ini kita harus hentikan," imbuhnya.
Oleh karena itu, Prabowo meminta Jaksa Agung dan Kapolri mengusut dugaan itu. Dia berpesan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri terus membela rakyat.
"Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa rakyat Indonesia, saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia, usut, tindak. Kita tidak tahu berapa lama kita di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa, lebih baik sebelum dipanggil kita membela kebenaran dan keadilan, kita bela rakyat kita," katanya.
Peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri atas unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.
Selain itu, pelaksanaan program ini berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.
(zap/imk)
