.webp)
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di Kantor Pos Boyolali, Jumat (18/7). Kunjungan yang ketiga dari rangkaian peninjauan BSU ini dilakukan Gibran untuk memastikan bantuan mempertahankan daya beli dan mendorong perekonomian ini benar-benar diterima langsung oleh pekerja.
Gibran berpesan kepada pekerja yang hadir agar bantuan diterima nantinya dipergunakan untuk hal-hal baik seperti kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan dalam pendidikan anak yang masih sekolah.
"Ini lokasi ketiga yang saya kunjungi, terkait program BSU, dan saya lihat selama ini, progresnya baik. Saya ingin titip pesan saja kepada Bapak-Ibu semua yang menerima BSU, saya mohon bantuan yang sudah diterima ini digunakan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang produktif," kata Gibran dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan tahun ajaran baru ya, mungkin yang anak-anaknya masih sekolah gunakan untuk membeli peralatan sekolah, ataupun seragam. Kalau bisa juga digunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari untuk ibu-ibunya membeli sembako, membeli kebutuhan di rumah," imbuhnya.
Kegiatan ini memperlihatkan juga sinergi antar lembaga, khususnya antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyediakan data yang akurat untuk mendukung suksesnya BSU tahun 2025. Adapun pekerja yang berhak mendapatkan BSU diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 yang salah satunya merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Presiden atas kepedulian dan arahannya. Juga kepada Kementerian Ketenagakerjaan atas kepercayaan yang terus diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra utama dalam validasi data penerima BSU," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro yang juga mendampingi kunjungan Wapres tersebut.
Diketahui hingga awal Juli 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data lebih dari 15 juta peserta aktif yang sesuai dengan kriteria penerima BSU. Data ini meliputi pekerja dengan penghasilan di bawah atau setara UMK dan menjadi peserta aktif hingga April 2025. Proses validasi dan seleksi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Khusus Provinsi Jateng, telah diserahkan 2 juta data pekerja yang selanjutnya dilakukan verif oleh Kemnaker.
Pramudya menambahkan, BSU juga menjadi bukti bahwa kepesertaan aktif membawa manfaat lebih luas bagi pekerja. Selain itu, pentingnya sinergi antar-lembaga, termasuk PT Pos Indonesia dan bank Himbara sebagai mitra distribusi, menjadi faktor penting keberhasilan penyaluran hingga ke pekerja di pelosok negeri.
"Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan berarti mengambil bagian dalam ekosistem negara yang siap melindungi dan mendukung pekerja dalam kondisi apapun. Untuk itu kami mengajak rekan-rekan yang belum terdaftar untuk segera memastikan dirinya terlindungi dari program negara ini, agar seluruh pekerja dapat bekerja keras dan bebas cemas dari setiap risiko yang mungkin timbul di kemudian hari," pungkasnya.
Simak juga Video: BSU Jadi 600 Ribu, Bagaimana Nasib Kelas Menengah?
(akn/ega)
