Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar seminar untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik sektor pertambangan. PB HMI menilai selama ini kebijakan terkait sarat masalah tata kelola, lemahnya penegakan hukum, dan masih adanya praktik mafia tambang.
"Sektor tambang jangan dikuasai oleh mafia dan elit-elit rente. Negara harus hadir melalui supremasi hukum yang berpihak kepada rakyat. HMI siap menjadi mitra kritis pemerintah dalam menjaga integritas sektor pertambangan," kata Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan kepada wartawan, di Auditorium HMI Center, Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Bagas menegaskan pentingnya keberpihakan negara kepada rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Seminar bertema 'Menata Ulang Hukum Pertambangan Nasional: Kepastian Hukum, Pemberantasan Mafia Tambang, dan Reformasi Regulasi' ini dihadiri Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya, pakar hukum Profesor Hikmahanto Juwana, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae, dan Presiden Direktur J-Resources BMR Anang Rizkani Noor.
PB HMI menyampaikan seminar digelar sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam membangun kesadaran hukum dan kebijakan publik berbasis kepentingan nasional. Hal ini dikatakan oleh Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh.
"Tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, dan maraknya mafia tambang menjadi luka struktural dalam sistem hukum pertambangan kita. Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi menyangkut kedaulatan negara," ujar Rifyan.
Ia juga menegaskan pentingnya reformasi hukum pertambangan secara menyeluruh. Mulai dari evaluasi legislasi, penegakan hukum yang konsisten, hingga tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan dan masyarakat.
"Forum seperti ini akan sering kami digelar. Di era saat ini kami sangat menyadari bahwa untuk memberi aspirasi tidak harus lewat demonstrasi, tetapi juga dengan cara forum ilmiah seperti ini. Demonstrasi jalan terakhir kami," tutur Rifyan.
"Kami ingin menjadi bagian untuk memikirkan desain kebijakan masa depan," imbuh dia.
Bambang Patijaya, dalam forum ini, mengaku pihaknya terus memperkuat pengawasan. Dia lalu menyinggung kemungkinan pembentukan Pansus Mafia Tambang.
"DPR terus memperkuat pengawasan, termasuk mendorong audit izin usaha tambang dan kemungkinan pembentukan Pansus Mafia Tambang. Kepastian hukum hanya bisa lahir dari tata kelola yang transparan dan akuntabel," ucap Bambang.
Hikmahanto, yang juga hadir sebagai narasumber, menekankan hukum adalah alat kedaulatan. Sehingga menurutnya kepastian hukum harus diiringi perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan lingkungan.
"Hukum harus menjadi alat kedaulatan, bukan alat kompromi. Kepastian hukum harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan lingkungan," tegas Hikmahanto.
Mewakili pemerintah, Rilke Huwae menerangkan pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) atau task force untuk merespons cepat dugaan pelanggaran di bidang pertambangan. Dia menjelaskan Kementerian ESDM mengedepankan digitalisasi dan transparansi.
"Kami sudah membentuk task force lintas sektor untuk mengusut pelanggaran izin tambang. Digitalisasi dan keterbukaan data juga menjadi fokus kami ke depan," ungkapnya.
Terakhir, Anang Rizkani Noor, menekankan perusahaan tambang wajib menjalankan aturan terkait prinsip keberlanjutan. Kemudian, perusahaan tambang wajib memikul tanggung jawab sosial.
"Perusahaan tambang wajib mematuhi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. HMI penting sebagai mitra sipil yang ikut mengawal pengawasan lingkungan," pungkas.
Di akhir seminar, para narasumber mengapresiasi inisiatif PB HMI yang dianggap telah memfasilitasi terselenggaranya dialog konstruktif antara pemangku kepentingan negara, legislatif, masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha. Acara ini dihadiri lebih dari 250 peserta dari kalangan mahasiswa, aktivis lingkungan, akademisi, hingga stakeholders tambang dari berbagai daerah.
(fas/wnv)