.webp)
Kementerian Ketenagakerjaan bersama PT Pos Indonesia (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 di Kantor Pos Boyolali, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Penyaluran bantuan ini pun mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Boyolali menjadi lokasi ketiga penyaluran BSU, setelah sebelumnya Gibran meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos Cabang Tangerang, Banten, dan Fatmawati, Jakarta Selatan.
Gibran menyampaikan program BSU menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meski demikian, ia mengimbau agar bantuan yang diterima digunakan untuk keperluan yang produktif dan bermanfaat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bulan Juli ini kan masuk tahun ajaran baru. Mungkin yang anak-anaknya masih sekolah, BSU nya bisa digunakan untuk membeli peralatan sekolah atau kebutuhan sehari-hari," ujar Gibran dalam keterangannya, Jumat (18/7/2025).
Gibram juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, untuk aktif memantau agar penyaluran BSU tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi para penerima.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjelaskan hingga 18 Juli 2025, BSU telah disalurkan kepada 13,8 juta pekerja, atau sekitar 86,66 persen dari total 15,9 juta pekerja yang memenuhi kriteria secara nasional.
Khusus untuk wilayah Jawa Tengah, BSU telah diterima oleh 2.023.415 pekerja. Sedangkan di Kabupaten Boyolali, sebanyak 84.414 pekerja telah menerima bantuan tersebut.
"Artinya, penyaluran BSU ini benar-benar telah sampai langsung ke masyarakat," katanya.
Ia juga menekankan segala bentuk bantuan, termasuk BSU, tidak boleh mengalami pemotongan. Jika terjadi, hal tersebut merupakan pelanggaran serius.
"Pemotongan bantuan merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh kita toleransi sedikit pun," paparnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan BSU yang diterima masyarakat Boyolali berfungsi sebagai stimulus, dan akan menjadi contoh bagi wilayah lain di Jawa Tengah.
"Pemerataan bantuan akan terus diupayakan, sesuai dengan arahan Wapres dan Wamenaker agar bantuan digunakan secara bijak untuk kebutuhan pribadi dan keluarga," pungkas Luthfi.
(anl/ega)
