.webp)
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berkunjung dan bertemu dengan perwakilan warga kawasan Borobudur serta pelaku usaha lokal yang terdampak oleh kebijakan pengelolaan wisata Candi Borobudur. Dalam pertemuan itu, Andre menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR RI.
Berdasarkan keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025), warga menyampaikan berbagai keluhan yang selama ini dirasa tak tersentuh oleh pengambil kebijakan, terutama pasca-ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.
Beberapa persoalan yang mencuat dalam audiensi di antaranya soal hilangnya tanah adat akibat proses pengamanan kawasan, penurunan pendapatan pelaku wisata lokal hingga 83 persen, pembatasan akses warga lokal ke kawasan Candi Borobudur dengan tarif tinggi hingga Rp 120 ribu per orang, dominasi kelompok berkepentingan eksternal dalam pengelolaan ekonomi kawasan, dan minimnya ruang dialog antara pengelola dan warga terdampak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dulu masyarakat bisa dapat Rp 100 ribu sehari. Sekarang pendapatan bahkan kurang dari Rp 10 ribu. Itu pun masih dipotong PPN. Sementara akses kami ke candi, tempat yang sudah kami jaga puluhan tahun, sekarang harus bayar mahal. Ini tidak adil," kata salah satu warga dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi hal itu, Andre Rosiade menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga menindaklanjuti keluhan warga itu secara konkret.
"Saya tidak datang ke sini untuk pencitraan. Saya datang karena ini tugas saya sebagai anggota DPR. Aspirasi seperti ini akan saya bawa langsung ke Komisi VI, dan akan saya perjuangkan dalam rapat-rapat dengan kementerian dan BUMN terkait," ucap Andre.
 Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bertemu dengan perwakilan warga kawasan Borobudur serta pelaku usaha lokal yang terdampak kebijakan pengelolaan wisata Candi Borobudur. (Foto: dok. Istimewa) |
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini juga menolak anggapan bahwa semua anggota DPR tidak responsif terhadap kritik masyarakat.
"Saya terbuka untuk kritik. Bapak, Ibu, lihat Instagram saya. Saya rutin turun ke lapangan. Di Sumbar, di Jakarta, dan sekarang di Borobudur. Saya kerja, dan saya akan pastikan suara warga Borobudur tidak berhenti hanya di sini," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI ini mengumumkan bahwa pihaknya akan menjadwalkan audiensi resmi antara warga Borobudur dengan Komisi VI DPR RI di gedung Parlemen, Jakarta.
"Saya jadwalkan audiensi resmi antara tanggal 21 sampai 30 Juli. Kita akan undang perwakilan warga, kementerian, BUMN pengelola, dan semua pihak terkait. Kita dudukkan masalahnya secara terbuka dan cari solusi bersama," ujar Andre.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga meminta warga untuk mengirimkan dokumen, bukti tertulis, dan data-data pendukung terkait dugaan pelanggaran hak atas tanah, ketimpangan ekonomi, dan praktik-praktik yang dianggap merugikan warga lokal. Dia menekankan bahwa penataan kawasan Borobudur memang penting, tapi tidak boleh mengorbankan hak-hak warga lokal.
"Saya tidak anti penataan. Tapi penataan harus adil. Pedagang lokal harus tetap hidup. Tanah adat harus dihormati. Pengunjung harus tetap bisa menikmati Borobudur tanpa membebani warga sekitar," katanya.
Andre Rosiade juga mengajak seluruh pihak untuk membuka ruang dialog yang konstruktif demi menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.
"Ini bukan soal marah-marah. Ini soal mencari solusi. Kita ingin Borobudur tetap menjadi kebanggaan Indonesia, tapi juga menjadi rumah yang adil bagi warganya," imbuhnya.
Lihat juga Video: Wujud Stairlift di Candi Borobudur yang Ramai Disorot
