Temuan ini didapat Panja Komisi IV DPR dalam kunjungan kerja ke salah satu penggilingan swasta di Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (11/7) lalu. Dalam pesannya kepada wartawan, Selasa (15/7/2025), Alex mengungkapkan para pedagang di kota tersebut membeli gabah petani Rp 7.400 per Kg, bahkan Rp7.500 per kg di beberapa wilayah. Sementara itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras kualitas medium masih tetap di angka Rp 12.500 per kg.
"Harga pembelian GKP oleh sektor swasta jauh melampaui HPP, semestinya jadi bagian dalam sistem peringatan dini (early warning system) pemerintah, untuk masuk mengintervensi pasar," kata Alex.
Alex menyebut, jika hal ini dibiarkan, harga jual beras dari swasta dapat melebihi HET. Menurutnya, ini menjadi kontraproduktif dengan target swasembada pangan pemerintah.
"Ini akan kontraproduktif bagi ekosistem bisnis dalam kerangka mendukung swasembada pangan yang jadi salah satu target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," kata Ketua PDI Perjuangan Sumbar itu.
Alex mengungkapkan HPP GKP sesuai Keputusan Kepala Bapanas No 2 Tahun 2025 yang efektif berlaku pada 15 Januari 2025, yaitu sebesar Rp 6.500 per kg. Harga ini berlaku untuk pembelian gabah oleh Perum Bulog dan perusahaan swasta.
Jika swasta menjual beras di atas HET, dapat dijerat dengan Pasal 56 Undang-Undang Pangan dengan hukuman berupa pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha maupun denda selain dicap sebagai pedagang nakal.
"Membuat harga gabah di tingkat petani pada harga yang menjanjikan keuntungan, merupakan kewajiban pemerintah. Begitupun melindungi swasta yang merupakan penggerak utama perekonomian," kata Alex.
Simak juga Video 'Emil Dardak: Jatim Sumbang Lebih dari 17,4% Produksi Gabah Se-RI':
(gbr/rfs)