.webp)
Tim Investigasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyebutkan Wakil Gubernur Kepulauan Babel Hellyana diduga tidak terdaftar sebagai lulusan Sarjana Hukum (SI) di Fakultas Hukum Universitas Azzahra (FHUA). Wagub Hellyana disebut mengundurkan diri sebagai mahasiswa di universitas tersebut.
"Saudara Hellyana masuk pada 13 April 2012 dan mengundurkan diri dari Universitas Azzahra pada semester ganjil 2014/2015," kata Ketua Tim Investigasi Pemprov Kepulauan Babel Fery Afrianto dalam jumpa pers di Pangkalpinang, dilansir Antara, Senin (14/7/2025).
Ia mengatakan, berdasarkan keputusan Rektor Universitas Azzara Nomor 097/SK/R/U.Azzahra/XIV/2012 pada 27 April 2012 tentang Lulusan Universitas Azzahra Tahun 2012/2013, Saudara Hellyana tidak terdaftar sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Azzahra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, Rektor Universitas Azzahra secara tegas menyatakan tanda tangan rektor yang tercantum di dalam ijazah Hellyana berbeda dengan tanda tangan asli miliknya.
"Kita sudah berkoordinasi dengan mantan Rektor Universitas Azzahra Drs Syamsu Amarta MMSi melalui Surat Gubernur Kepulauan Babel terkait tindak lanjut laporan indikasi penggunaan akademi sarjana hukum atau nama Hellyana," katanya.
Selain itu, tim investigasi telah berkoordinasi dengan Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Azzahra perihal laporan indikasi penggunaan akademi sarjana hukum atau nama Saudari Hellyana yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Babel.
Tim investigasi yang dibentuk Gubernur Kepulauan Babel ini juga berkoordinasi dengan Plt Direktur Pasca Sarjana Institut Pahlawan 12 Yan Megawandi perihal laporan indikasi penggunaan akademi sarjana hukum atau nama Hellyana.
"Data-data yang diperoleh tim investigasi ini sudah dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani terkait hal-hal yang menyangkut keterangan pihak-pihak terkait merupakan tindak lanjut dari laporan Aliansi Masyarakat Peduli dan Siti ke Polri di Jakarta pada 12 Mei 2025," katanya.
Staf Khusus Gubernur Bidang Advokasi Hukum Aparatur Kepulauan Babel Kemas Akhmad Tajuddin mengatakan data-data laporan indikasi penggunaan akademi sarjana hukum atau nama Hellyana ini berasal dari institusi yang memiliki kompetensi untuk menyampaikan data tersebut.
"Kita segera melaporkan data-data hasil investigasi ini ke gubernur untuk mengambil langkah-langkah lanjutan terkait masalah ini," katanya.
(idh/imk)
