Dialog Pemkab Jepara dan Perangkat Desa Berjalan Panas

Jakarta - Sejumlah perwakilan kepala desa dan aparat desa se-Kabupaten Jepara akhirnya diterima pihak Pemkab Jepara. Dialog kedua belah pihak sempat berlangsung panas.Massa sempat emosional dan menolak berdialog saat Ketua Paguyubun Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Indonesia, Sudir Santoso, dilarang masuk ke Pendopo Kabupaten Jepara, Rabu (4/7/2007).Akhirnya, pihak Pemkab Jepara yang diwakili Sekda Effendi dan Wakil Bupati Jepara, Masduki, mengalah. Mereka mengizinkan Suidr mengikuti dialog tersebut. Dalam dialog tersebut, Effendi menjelaskan, tunjangan penghasilan yang diberikan Pemkab Jepara kepada kepala desa dan perangkat desa selama ini lebih besar dibandingkan wilayah lainnya, seperti Pati, Kudus dan Rembang. Besarnya tunjangan tersebut adalah Rp 125 ribu per bulan untuk kepala desa, dan Rp 90 ribu untuk perangkat desa lainnya."Itu jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Tunjangan penghasilan ini juga disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing," kata Effendi.Namun pernyataan Effendi ini serta merta dikritik Sudir. Menurut Sudir, sebanyak 14 kabupaten di Jawa Tengah mampu memberikan tunjangan penghasilan kepada kepala desa dan perangkat desa sesuai UMR. Salah satunya adalah kabupaten Banjar Negara."Jadi tidak ada alasan bagi Pemkab Jepara untuk tidak memberikan tunjangan penghasilan itu," ungkap Sudir diikui tepuk tangan para perangkat desa.Sampai pukul 12.00 WIB, proses dialog antara perwakilan kepala desa dan aparat desa dengan pejabat Pemkab Jepara masih berlangsung. Belum jelas kapan dialog tersebut akan berakhir. (djo/nrl)