Negosiasi DCA Antara Indonesia dan Singapura Macet

Jakarta - Perundingan Implementing Arrangement (IA) tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dengan pemerintah Singapura macet. Sebab, Singapura menaikkan permintaan dalam IA dan berupaya menggagalkan perjanjian ekstradisi."Itu sekarang macet di IA, karena Singapura beralasan Alpha dan Bravo itu daerah latihan Angkatan Laut mereka," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam ceramah di hadapan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan ke-40 Lemhannas di kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (3/7/2007).Menurut Juwono, dengan klaim tersebut, Singapura meminta waktu latihan selama 15 hari dalam satu bulannya. "Saya bilang, gila itu! Karena separuh dari setiap bulannya dipakai latihan terus. Kita maunya empat bulan sampai enam latihan pertahunnya dengan pertimbangan lingkungan, nafkah untuk nelayan dan keamanan bersama," jelas dia. Juwono mencurigai, upaya Singapura menaikkan waktu latihan agar Indonesia juga menurunkan permintaan dalam negosiasi perjanjian Ekstradisi. "Rupanya mereka sengaja menaikkan angka itu supaya DCA dan IA nyamacet, dan ekstradisi juga macet," imbuhnya.Lebih lanjut Juwono menjelaskan, dalam negosiasi Perjanjian Ekstradisi (ET) sendiri, pemerintah menginginkan agar Singapura mau mengembalikan buronan sekaligus aset hasil kejahatan perbankan BLBI yang dibawa lari ke negeri itu sejak tahun 1997 hingga 2001.Juwono juga mengurai awal ditandatanganinya paket perjanjian pertahanan dan ekstradisi dengan Singapura. Pasca Bom Bali II, yaitu Oktober 2005, Presiden SBY ditantang PM Singapura untuk membuat perjanjian ekstradisi paralel dengan perjanjian pertahanan yang sudah kadaluwarsa pada 2003. Pemerintah saat itu sepakat dengan prinsip Singapura akan mendapatkan daerah latihan yang ditentukan bersama, namun Singapura harus sepakat tentang ET. Pemerintah sudah mengantisipasi kalaupun disetujui, belum tentu ET akan mulus dalam pelaksanaannya. Sebab, Singapura hidup dari pengelolaan uang panas dari Afrika, Amerika Latin, Hong Kong, Cina dan Indonesia. Dari data lembaga riset keuangan, lanjut Juwono, ada lebih dari 18 ribu orang Indonesia yang menyimpan aset senilai lebih dari US $ 87 miliar di Singapura. Uang itu sebagian besar milik warga keturunan, sebagian pejabat dan pengusaha Indonesia ditaruh di Singapura. Namun tidak semuanya dilakukan secara ilegal dan merupakan buronan BLBI. "Tapi yang kita minta adalah buron dan uang atau aset yang dilarikan sejak tahun 1997 itu. Singpura harus mengakui menampung uang panas itu. Itu yang mereka sampai sekarang belum mau sepakat," kata Menhan.Rupanya, jelas Juwono, Singapura tidak mau kehilangan citranya sebagai negara bersih, padahal sebagian besar hidupnya dari penyelundupan. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia tetap pada posisinya agar Singapura mau memenuhi kesepakatn itu."Kalau kita kasih tempat latihan, tapi tidak dapat apa-apa, baru namanya kita dikadalin sama Singapura,"tandas Juwono. Lebih jauh, Menhan menjelaskan bahwa bersama Departemen Luar Negeri dan Mabes TNI, koordinasi tetap dilakukan secara terpadu untuk menghadapi permintaan Singapura. Untuk itu dilakukan diplomasi seperti total football Belanda. "Tiap orang bisa main di semua posisi secara berputar-putar. Yang jelas jantung persoalannya mereka ingin tetap dianggap sebagai negara pulau yang bersih dari uang-uang panas," tukas Juwono lagi. (zal/asy)