KB Gegap Gempita Butuh Rp 4 T

Jakarta - Sejak Presiden Soeharto lengser, anggaran pemerintah untuk program KB terus menurun hingga hanya menjadi Rp 1 triliun per tahunnya. Padahal idealnya BKKBN seharusnya mendapat Rp 4 triliun per tahunnya."Kalau KB mau gegap gempita seperti zamannya Haryono Suyono (mantan Menteri BKKBN), dana Rp 1 triliun tidak cukup. Idealnya setiap tahun butuh Rp 4 triliun," kata Ketua BKKBN Sugiri Syarief, di sela-sela kunjungannya ke klinik bersalin Tiara Sella di Jl S Parman, Bengkulu, selasa (3/7/2007).Selama ini, imbuh Sugiri, 30 persen anggaran yang diterima BKKBN habis untuk pengadaan alat kontrasepsi gratis bagi warga miskin. "Alokasi terbesarnya untuk membiayai itu," tuturnya.Dia mengungkapkan, sejak 3 tahun lalu, BKKBN sudah tidak lagi mendapat bantuan dari luar negeri. Padahal biaya sosialisasi program KB tidak sedikit."Pasang iklan di TV swasta kan mahal. Padahal kalau informasinya jelas, masyarakat bisa mengawasi. Bisa lapor jika ada alat kontrasepsi gratis diperjualbelikan," papar Sugiri.Sugiri menyebutkan, untuk tahun 2006 lalu, Provinsi Bali menjadi daerah yang tersukses dalam melaksanakan program KB. Angka kelahiran di provinsi itu hanya 1,9. "Artinya setiap satu keluarga rata-rata memiliki 1,9 anak," katanya.Sedangkan daerah yang menduduki peringkat terbawah adalah Provinsi NTT dengan angka kelahiran 4,9. "Artinya rata-rata setiap keluarga memiliki 4,9 anak," urainya. (bal/sss)