.webp)
Anggota Komisi D DPRD DKI F-Golkar Judistira Hermawan menerima banyak keluhan warga yang tidak mampu membayar sewa rumah susun (rusun). Judistira meminta Pemprov DKI mendata penghuni rusun yang tidak mampu agar diberikan keringanan.
"Pak Pram (Pramono Anung) itu orang baik, insyaallah beliau setuju," kata Judistira, Kamis (10/7/2025).
Usulan ini disampaikan Judistira dalam rapat Komisi D DPRD DKI bersama sejumlah mitra seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI hingga Dinas Lingkungan Hidup pada Selasa (8/7). Judistira berharap ada alokasi anggaran khusus menangani masalah ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka setiap hari, setiap bangun pagi stres karena ada tagihan dari pemerintah terkait rumah susun, sehingga saya harapannya, pada saat saya sampaikan di rapat Badan Anggaran, ini masuk di dalam perubahan," ujar Judistira.
"Karena tidak begitu berat untuk kita mendata siapa-siapa yang layak diberikan keringanan, bahkan penghapusan sewa rumah susun," tambahnya.
Judistira juga berbicara soal keringanan yang diberikan Pemprov DKI saat berulang tahun ke-498 lalu. Salah satunya soal penghapusan pajak kendaraan, yang menurutnya keringanan itu patutnya diberikan juga ke warga menengah ke bawah.
"Di ulang tahun Jakarta yang ke-498 ini, Pemprov DKI Jakarta, begitu banyak memberikan keringanan-keringanan kepada masyarakat yang menengah. Banyak kendaraan PBB, keringanan PBB, kemudian juga pajak kendaraan bermotor. Tapi kita abai kepada saudara-saudara kita yang sangat tidak mampu, yang kebanyakan tinggalnya di rumah-rumah susun," katanya.
"Nah ini Bu Ketua, kalau memang ini bisa menjadi legacy dari Komisi D dan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini dinas perumahan, ini sangat luar biasa," sambungnya.
(azh/isa)
