.webp)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan usulan tambahan anggaran pada 2026 sebesar Rp 71,1 triliun juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta SD-SMP swasta digratiskan. Namun Abdul Mu'ti mengatakan pemenuhan sekolah gratis itu hanya dapat dilakukan secara bertahap.
"Anggaran yang kami rancang untuk pemenuhan putusan MK terutama kaitannya dengan pendidikan bagi negeri dan swasta," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Abdul Mu'ti mengatakan usulan tersebut telah disetujui oleh Komisi X DPR RI. Dia mengaku bersyukur atas kesepakatan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah usulan kita untuk penambahan anggaran dapat setuju oleh Komisi X," ucap dia.
Abdul Mu'ti berharap, dengan usulan penambahan anggaran itu, akan terjadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dari berbagai jenjang. Namun dia mengatakan penerapan sekolah swasta dan negeri gratis tak dapat dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
"Untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua, tapi memang semuanya masih bertahap, belum bisa dipenuhi secara keseluruhan anggaran yang memang idealnya kita ajukan," katanya.
"Tapi paling tidak dukungan DPR untuk anggaran ini menjadi bagian penting dari upaya kita untuk dapat memberikan pemenuhan layanan pendidikan untuk semua," sambungnya.
Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp 71,11 triliun. Abdul Mu'ti mengatakan penambahan anggaran itu, salah satunya untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun.
Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Abdul Mu'ti awalnya mengatakan pagu indikatif anggaran 2026 Kemendikdasmen sebesar Rp 33,65 triliun.
"Dengan demikian, tambahan anggaran yang diusulkan menjadi sebesar Rp 71,11 triliun sehingga total anggaran yang kami usulkan dalam pagu anggaran menjadi Rp 104,76 triliun," tuturnya.
Sementara itu, Sekjen Kemdikdasmen Suharti telah menghitung untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa biaya SD-SMP swasta digratiskan. Suharti mengatakan pemenuhan sekolah gratis akan dilakukan bertahap.
"Ini usulan prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama, pertama bahwa pemenuhan dilakukan secara bertahap, kemudian pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan kualitas," kata Suharti.
Suharti mengatakan, dari simulasi yang telah disampaikan, dibutuhkan total keseluruhan Rp 183,4 triliun untuk sekolah swasta maupun negeri. Dia mengatakan hal itu telah dihitung menggunakan sejumlah pendekatan.
"Usulan total ya, dari simulasi tersebut baik swasta maupun negeri Rp 183,4 triliun, kami menghitung untuk swasta dengan pendekatan yang kami sampaikan sebelumnya," ujarnya.
Simak juga Video 'Pustakawan Kurang, Mendikdasmen Ingin Prodi Perpustakaan Ditambah':
(amw/azh)
