Anhar Gonggong, Sejarahwan yang Ingin Memberantas Korupsi

Jakarta - Di antara ratusan pelamar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya sedikit saja tokoh terkenal yang mendaftarkan diri. Selain Amien Sunaryadi yang saat ini masih menjabat Wakil Ketua KPK, Anhar Gonggong juga termasuk dari sedikitnya tokoh terkenal yang ingin menjadi pimpinan KPK. Anhar Gonggong dikenal sebagai sejarahwan. Pria ini gampang dikenali. Dia sangat sering tampil dengan rambut gondrongnya. Saat ini, Anhar juga masih mempertahankan identitasnya itu. Kok bisa sejarahwan mendaftar calon pimpinan KPK? Pertanyaan seperti itu boleh saja diajukan. Tapi, pria berkacamata ini mengaku syarat-syarat pendaftarannya sudah lengkap. "Semua syarat saya sudah lengkap," kata Anhar saat ditemui detikcom di Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Senin (2/7/2007) kemarin. Namun, sayang Anhar enggan mengungkapkan alasan kenapa dirinya ingin mengisi lowongan ketua KPK. "Nanti sajalah, tidak etis kalau saya bicara. Kan saya belum tentu diterima," ungkap pria yang mengenakan jas dan berkacamata itu. Anhar juga enggan menyatakan resep-resep yang akan digunakannya untuk memberantas korupsi yang telah mengakar di Indonesia. "Itu nanti saja," elaknya.Sementara Amien Sunaryadi juga telah mendaftarkan dirinya pada Senin kemarin. Untuk sementara, dia menjadi satu-satunya pimpinan KPK yang mendaftarkan diri lagi sebagai calon pimpinan KPK. Dari daftar yang didapatkan detikcom, sebenarnya ada sejumlah pelamar yang merupakan tokoh yang cukup terkenal, selain Amien Sunaryadi dan Anhar Gonggong. Misalnya, Eggi Sudjana (advokat), Irjen Pol Sudirman Ail (mantan pejabat Polri), Irjen Pol Ansyaad Mbai (Ketua Desk Pemberantasan Terorisme Menko Polhukam), dan Lendo Novo (Staf Khusus Menneg BUMN).Banyak juga dosen, PNS, advokat, pegawai swasta dan lain-lain yang ingin memimpin pemberantasan korupsi ini. Dari LSM juga sudah muncul. Andi Bachtiar Sirang, Sekjen Masyarakat Profesional Madani (MPM), termasuk salah satu di antaranya. Dia ingin membenahi KPK. Menurut dia, KPK seharusnya mempunyai prioritas sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia lebih efektif. "Saya ingin bertindak dalam tataran implementasi dan tidak dalam seruan saja," kata dia. (nal/asy)