.webp)
Lembaga yudikatif MK, MA, dan KY rapat bersama Komisi III DPR membahas perihal rencana anggaran 2026. Ketiganya mengajukan tambahan anggaran yang masing-masing besaranya berbeda.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 130,9 miliar untuk tahun anggaran 2026. Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Heru Setiawan mengatakan usulan tambahan itu akan digunakan untuk penanganan perkara hingga dukungan manajemen.
"Kemudian kami laporkan lebih lanjut, untuk tambahan Rp 130.979.800.000 (Rp 130 miliar), kami akan gunakan untuk penanganan perkara konstitusi sebesar Rp 84.207.239.000 (Rp 84,2 miliar). Untuk dukungan manajemen adalah Rp 46.772. 561.000 (Rp 46 miliar)," kata Heru, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, Sekretatis MA Sugiyanto mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 7,6 triliun untuk mendukung kesejahteraan hakim. Seperti gaji pokok hingga tunjangan jabatan.
"Sebesar Rp 7.678.177.298.000. Adapun usulan cabang anggaran tersebut juga digunakan untuk mendukung penguatan hak keuangan dan fasilitas Hakim seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol penghasilan pensiun," kata Sugiyanto.
Anggaran itu juga akan digunakan untuk program pembangunan rumah flat rumah dinas. Ia juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait kesejahteraan hakim.
"Hal tersebut juga sejalan dengan komitmen presiden Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia yang diungkapkan dalam kesempatan laporan tahunan dan pembukaan Hakim beberapa lalu silam," katanya.
Kemudian Sekjen KY Arie Sudihar mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp 277,3 miliar untuk lembaganya. Anggaran itu digunakan untuk program peningkatan integritas hakim.
"Total kami mengharapkan tambahan anggaran sebesar Rp 277,3 miliar," kata dia.
"Ini dalam pagu indikatif tidak diakomodir sehingga total Kami mohon dapat diberi tambahan anggaran untuk mendukung kegiatan di baik di manajemen maupun di penegakan integritas hakim total sebesar Rp 174,7 miliar," tambahnya.
Simak Video 'MA Usul Tambahan Anggaran Rp 7,6 T Buat Gaji-Tunjangan Hakim':
(ial/eva)
