.webp)
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah pondasi keadilan dan martabat. Data ini bukan hanya angka tetapi wajah dan harapan jutaan rakyat di Indonesia.
Penegasan ini disampaikan Gus Ipul di hadapan 518 kepala dinas sosial (Kadinsos) se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Hotel Grand Mercure, Jakarta.
"Bahwa setiap Rupiah bantuan, setiap program pemberdayaan, setiap langkah kebijakan kesejahteraan sosial, harus sampai pada mereka yang benar-benar membutuhkan, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak 518 Kadinsos yang terdiri dari 34 Kadinsos Provinsi dan 484 Kadinsos Kabupaten/Kota seluruh Indonesia hadir dalam kegiatan ini. Gus Ipul menegaskan kegiatan ini sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden RI Prabowo Subianto juga berpesan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Kata kunci untuk menjawab hal ini adalah DTSEN serta permutakhirannya secara berkala, sebagai basis acuan penyaluran bansos dan program-program pemberdayaan lainnya.
"Kita menyelenggarakan Rakornas dalam rangka untuk menyatukan pemahaman, persepsi terhadap Inpres Nomor 4 Tahun 2025, yaitu Data Tunggal Nasional Ekonomi Nasional," ujar Gus Ipul.
DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. Data ini adalah gabungan dari tiga basis data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Gus Ipul menjelaskan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 bukan aturan tapi panggilan sejarah yang menuntut Kemensos dan Dinsos di daerah bekerja sungguh-sungguh menuntaskan kemiskinan. Ia berharap Dinsos sebagai garda terdepan terus memastikan data warga miskin selalu mutakhir, valid, dan digunakan dengan bijak.
"Kita perlu lakukan pemutakhiran secara berkala, ini penting," kata Gus Ipul.
DTSEN bersifat dinamis karena itu selalu dimutakhirkan setiap tiga bulan sekali. Ada dua jalur pemutakhiran data yaitu jalur formal dan jalur partisipasi.
Jalur formal melalui musyawarah tingkat Desa/Kelurahan lalu ke Dinsos, dan jalur partisipasi masyarakat melalui saluran-saluran yang telah disediakan Kemensos. Menurut Gus Ipul, di balik setiap data yang diperbaharui, ada jiwa yang menanti keadilan, dan di sanalah letak kehormatan Kemensos sebagai pelayan rakyat.
Gus Ipul menjelaskan data yang telah dimutakhirkan, selanjutnya akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Gus Ipul menyebut bukan lagi dari Kemensos atau Kementerian lain.
"Setiap angka dalam data kita bukan sekedar statistik, tetapi denyut harapan mereka yang terpinggirkan, teruslah bekerja dengan hati, karena di balik data yang akurat, tumbuh masa depan bangsa yang lebih adil dan bermartabat," kata Gus Ipul.
Dalam kesempatan ini, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengucapkan terima kasih kepada Gus Ipul atas support yang diberikan dalam penyusunan, penetapan, uji petik, hingga pemutakhiran DTSEN.
"Menurut kami bapak sangat aktif dan terus mendorong kebijakan yang berbasis data, semakin menambah semangat kami, karena artinya data yang kami produksi dimanfaatkan," ucap Amalia.
Amalia menjelaskan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tidak hanya ditugaskan kepada BPS, tapi juga kepada 18 Kementerian/Lembaga terkait. Amalia menyebut ini menunjukan betapa pentingnya data tunggal yang harus dijadikan sebagai landasan bersama.
Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut Gus Ipul didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono beserta jajaran pejabat tinggi madya Kemensos.
Simak juga Video: Mensos Koreksi 1,9 Juta Data Penerima Bansos
(akn/ega)
