KPUD DKI Dilaporkan Polisi, Bukti Ada Keberpihakan

Jakarta - Dilaporkannya Sekretaris KPUD DKI Muflizar oleh Ahmad Lukman ke Polda Metro Jaya merupakan bukti KPUD DKI melakukan keberpihakan. Sikap KPUD DKI yang menuding Ahmad Lukman mencuri daftar pemilih tetap (DPT) dinilai sangat tidak obyektif."Ini merupakan akumulasi dari penukangan data Pilkada DKI yang sudah dilakukan sejak lama. Penukangan ini dilakukan oleh kepentingan aparat tinggi di Pemda," kata Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah kepada detikcom, Senin (2/7/2007).Hari ini, Muflizar dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Alasannya, dia dituding melakukan pencemaran nama baik atas Ahmad Lukman. Muflizar menuduh Ahmad Lukman mencuri DPT di PPS Pancoran. Padahal, saat itu dia memintanya dengan baik-baik. Dan oleh petugas di PPS tersebut pun diberikan dengan baik-baik. Fahri menilai sejak awal telah ada kecurangan sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses Pilkada DKI. "Penukangan data sangat jelas terlihat ketika KPUD DKI memakai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)," ujarnya.Terlebih lagi, kata Fahri, ketika ada temuan dari LP3ES yang menyatakan ada 21 persen ghost voters. Ini makin menguatkan bahwa ada penukangan data. "Ini menguatkan temuan kami bahwa banyak warga Jakarta yang tak terdaftar. Jika pemilihnya saja hantu, maka yang akan dipilihnya pemimpinnya pun hantu," ujarnya.Fahri mengatakan, ada upaya dari KPUD DKI agar warga DKI tidak mengetahui adanya proses Pilkada DKI. "Warga hanya tahu di televisi tiba-tiba saja ada tayangan cagubnya saja. Tidak pernah ada sosialisasi, mari beramai-ramai daftar pilkada," ujarnya. Makanya, kata Fahri, tak heran jika banyak warga Jakarta yang tidak terdaftar dalam Pilkada DKI. "Terutama sekali kalangan menengah ke atas. Yang banyak terdaftar hanya kalangan bawah saja," tuturnya. (mar/umi)