Pemerintah Masih Bahas soal Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Pemerintah Masih Bahas soal Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Anggi Muliawati - detikNews
Senin, 07 Jul 2025 14:57 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Foto: Ilustrasi Hukum (detikcom/Ari Saputra)
Jakarta -

Menko Polkam Budi Gunawan (BG) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemisahan pemilu nasional dengan daerah. Budi mengatakan keputusan tersebut akan memiliki banyak implikasi.

"Ya, tentu keputusan MK-nya ada implikasinya, itu sedang dalam pembahasan kita," kata Budi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

"Dalam tata kelola nantinya, perubahan regulasi, termasuk juga sistem penganggaran dan sebagainya, risiko-risiko dan sebagainya," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan saat ini putusan MK tersebut masih dalam kajian. Budi mengatakan pemerintah masih berupaya memetakan implikasi dari putusan MK.

"Setelah nanti kita petakan, dalam hal ini tingkat pemerintah, kita bahas dengan DPR, prosesnya seperti apa," ujarnya.

ADVERTISEMENT

"Masih panjang (putusan MK bisa diimplementasikan)," sambung dia.

Sebagai informasi, sejumlah partai politik mengkritik putusan MK terkait pemisahan pemilu. Beberapa partai menilai putusan MK tersebut berpotensi melanggar konstitusi.

Selain itu, ada partai politik yang berpandangan MK selalu mengubah-ubah putusannya. Saat ini MK dinilai telah menjadi pembentuk norma baru di luar DPR dan pemerintah.

Simak juga Video: MK Putuskan Pemilu Dipisah, PKB Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD

(amw/azh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads