Tekanan Terhadap KPUD DKI Bisa Ganggu Stabilitas Nasional

Jakarta - PKS harus memikirkan kembali ancamannya untuk tidak mengikuti proses Pilkada DKI. Jika itu benar terjadi, pendidikan politik yang dibangun selama ini sia-sia.Hal tersebut diungkapkan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz saat berbincang-bincang dengan detikcom melalui sambungan telepon, Minggu (1/7/2007) "Jika itu (PKS tidak ikut pilkada DKI) terjadi, artinya pendidikan politik tidak jalan. Masyarakat selanjutnya akan jenuh. Mereka letih dan kecewa dengan prilaku politik seperti ini," kata Irgan.Irgan mengingatkan, Pilkada DKI merupakan proses politik yang sangat penting. Hal ini terkait kondisi Jakarta selaku barometer politik nasional."Saya khawatir jika kondisi ini terus terpelihara dan ada tekanan ke KPUD, stabilitas nasional akan terganggu," tutur Irgan. Menurut Irgan, sebaliknya kelompok masyarakat yang selama ini keberatan dengan kinerja KPUD, tetap mengikuti proses Pilkada sebagai mana mestinya. Keberatan-keberatan tersebut sebaiknya disampaikan ke Mahkamah Konstitusi."Jika memang ada oknum KPUD yang tertangkap tangan melakukan kecurangan laporkan saja ke polisi. Jadi jangan sampai ada kesan, kelompok masyarakat tersebut ingin mengganggu proses Pilkada," kata Irgan.Di sisi lain, Irgan juga meminta KPUD DKI mendengarkan suara-suara dari pihak yang keberatan. KPUD DKI tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan permen pemanis berupa pengunduran waktu pendaftaran selama dua hari."Ini bukan pesoalan PKS atau apa. Tapi ada kelompok masyarakat yang menuntut transparasni KPUD karena ada kantong-kantong suara yang tidak terdaftar. Saya harap KPUD membuka diri," ungkap Irgan. (djo/ziz)