Pencopotan Pangdam & Kapolda Tunggu Evaluasi

Jakarta - Adanya penyusupan pendukung Republik Maluku Selatan (RMS) di acara Presiden SBY memunculkan tuntutan agar Pangdam Pattimura dan Kapolda Maluku dicopot. Tuntutan ini bisa dilakukan setelah ada evaluasi. Bagi Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto, sejauh pencopotan Pangdam Patimura dan Kapolda Maluku untuk memacu agar lebih waspada dalam pengamanan, bisa saja dilakukan."Itu tergantung dari gradasi atau tingkat tanggung jawab. Kan ada Pangdam, Danrem, dan Dandim. Di Polri juga begitu ada Kapolda dan Kapolres. Sejauh ini apabila memang itu diperlukan karena ingin membuat trigger atau pemicu untuk yang lain agar lebih serius, lebih waspada, bisa saja terjadi," terang Panglima.Hal ini disampaikan dia dalam jumpa pers di di kantor Menko Polhukam, Jakarta, Sabtu (30/6/2007).Namun demikian, menurut Suyanto, pencopotan sangat tergantung dengan hasil tim evaluasi. Tim evaluasi sudah turun ke Ambon."Evaluasi yang mendalam akan kita lakukan. Seperti saya sebutkan memang ada kelalaian, ketidakcermatan, ketidakproaktifan dalam menyikapi kronologis kejadian," kata Suyanto."Kita akan peroleh hasilnya dan mudah-mudahan akan dilakukan dalam waktu dekat siapa yang harus ditindak atau diberi sanksi," lanjutnya.Setali tiga uang, Kapolri Jenderal Pol Sutanto berpendapat sama seputar pencopotan anak buahnya. "Sama dengan Panglima," sahutnya mengamini pernyataan Panglima. (aan/asy)