.webp)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah, menyoroti ketimpangan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen di Indonesia. Dari total sekitar 333 ribu dosen, hampir separuh di antaranya belum tersertifikasi, terutama mereka yang mengajar di perguruan tinggi swasta (PTS) dan berstatus non-ASN.
"Proses sertifikasi dosen masih belum merata. Banyak dosen non-PNS harus menanggung sendiri biaya pelatihan PEKERTI, TOEFL, dan TPA," ujar Himmatul dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).
Menyadari kendala yang dihadapi para dosen non-ASN, politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun mendorong pemerintah agar turut memfasilitasi pemenuhan syarat-syarat administrasi sertifikasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan beban biaya seharusnya tidak ditanggung sendiri oleh dosen, khususnya yang berasal dari PTS.
Himmatul juga menyoroti isu lain di sektor pendidikan tinggi terkait tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Menurut dia, perlu ada langkah konkret untuk mempererat hubungan antara institusi pendidikan dan dunia industri.
"Perlu integrasi nyata antara kampus dan industri agar lulusan lebih mudah terserap," paparnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi program-program beasiswa yang disediakan pemerintah. Dia mengatakan informasi terkait program seperti Beasiswa Indonesia Maju dan Beasiswa Garuda belum tersebar luas di kalangan masyarakat.
"Banyak masyarakat belum tahu soal Beasiswa Indonesia Maju maupun Beasiswa Garuda," pungkasnya.
Lihat juga Video: Aliansi Dosen P3K Minta Statusnya Diangkat Jadi PNS
