6.327 Orang Gagal Naik Haji, Pertemuan PIHK-Depag Ribut

Jakarta - Gagal naik haji kembali terjadi pada musim haji tahun ini. Sebanyak 6.327 calon jamaah haji khusus tidak terdaftar di Departemen Agama (Depag). Hal ini menyebabkan pertemuan Depag dengan 213 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diwarnai keributan.Pertemuan ini digelar di gedung Sasana Amal Bakti Depag, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/2007). Awalnya, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Ibadah Haji RI (Ampuri) Baluki Ahmad meminta pemerintah menambah kuota haji khusus."Kami meminta kuota tambahan sebesar calon jamaah yang gagal entry di sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat)," ujar Baluki disambut tepuk tangan yang hadir.Jamaah haji khusus, lanjut Baluki, hanya diberi kuota 16 ribu orang. Namun, lanjutnya, ada 22.327 formulir yang diserahkan ke Depag. Alhasil, saat pendaftaran dibuka pada 25 Juni 2007 pukul 10.00 WIB kuota ini ludes dalam 54 menit."98 Persen perusahaan PIHK gagal memasukkan jamaahnya secara utuh. Banyak suami terpisah dengan istri, anak terpisah dengan ortu, bahkan dokter jamaah gagal terdaftar," ujar Baluki.Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Depag Slamet Riyanto menjawab penambahan kuota sulit untuk dipenuhi."Penambahan kuota akan sulit. Kalau PIHK kinerjanya baik nanti juga kan ditambah," ujar Slamet menanggapi pernyataan Baluki.Jawaban ini mengecewakan ratusan orang yang hadir di ruangan. Mereka berteriak "Huuu..! Ngapain kita diundang ke sini. Berarti kita kinerjanya masih jelek dong!," ujar mereka, bahkan ada yang sampai berdiri.Menanggapi hal itu Slamet mengatakan, pemerintah akan melalukan evaluasi dan akan memberikan prioritas kepada keluarga yang terpisah, dokter, dan pembimbing agama yang gagal berangkat dalam daftar tunggu.Ada Penyelenggara Haji NakalTidak hanya soal kuota, Ampuri pun menuding ada biro perjalanan haji nakal yang memasang harga biaya ibadah haji di bawah USD 4.500, yang merupakan harga pasar.Menanggapi hal ini, Slamet mengusulkan agar penyelengara ibadah haji menyetorkan seluruh uang jamaahnya secara tunai ke Depag. Selama ini mereka hanya menyerahkan USD 2.000 dari setiap jamaah. Sisanya digunakan untuk mengurus akomodasi di Arab Saudi.Diharapkan cara baru ini bisa menghindari dan mengindentifikasi kecurangan."Pemerintah akan mencari tahu perusahaan yang terbukti menjual di bawah harga akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku," kata Slamet disambut tepuk tangan.Baluki langsung menimpali dengan melempar pertanyaan kepada hadirin, "Siap nggak nih, kita setor tunai langsung ke Depag?"Reaksi yang timbul pun macam-macam, ada yang langsung berdiri sambil bilang "Setujuuu...." Ada juga yang protes sambil berteriak, "Uang tidak menyelesaikan masalah. Problemnya bukan pada setor dana." Namun, Depag tetap bersikeras menerapkan sistem pembayaran baru ini tahun depan."Jadi nanti USD 4.500 disetor dulu semua. Kalau sudah terkumpul, dan sudah sesuai prosedur ada sebagian dari dana yang kita kembalikan lagi untuk digunakan mereka mengurus akomodasi. Evaluasi akan dilakukan tim pengawas dalam 10 hari ke depan mulai dari Senin," tukas Slamet. (nwk/nrl)