PKS Kaji Mundur Atau Tetap Maju dalam Pilkada DKI

PKS Kaji Mundur Atau Tetap Maju dalam Pilkada DKI

- detikNews
Jumat, 29 Jun 2007 09:08 WIB
Jakarta - PKS yang mengusung Adang Daradjatun-Dani Anwar sebagai cagub-cawagub DKI Jakarta menghadapi dua pilihan yang sulit, tetap maju atau mundur dalam Pilkada DKI Jakarta. Opsi mana yang akan dipilih PKS? Hingga Jumat 29 Juni 2007, PKS belum mengambil keputusan. Partai pemenang pemilu legislatif di DKI Jakarta tahun 2004 ini masih akan mengkajinya dengan seksama."Kami masih akan mengkaji mana yang akan kami pilih. Kalau mundur konsekuensinya bagaimana, kalau maju terus bagaimana. Ini masih kami pertimbangkan dengan matang," kata Ketua Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana saat berbincang pada detikcom.Meski begitu, PKS tetap meminta KPUD DKI melakukan audit daftar pemilih untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi. "Saya tidak tahu mengapa KPUD tidak mau melakukan audit. Padahal audit ini bisa menciptakan dafar pemilih yang fair. KPUD bisa melakukan audit dengan didampingi Pemda dan tim peserta pilkada," kata pria yang biasa disapa Sani ini.Hal lain yang dilakukan PKS adalah menggugat KPUD ke pengadilan terkait daftar pemilih tepat (DPT) yang tidak akurat. "Meski ini tidak bisa menunda pilkada, kami akan tetap melakukan ini sebagai bentuk edukasi dan pertanggungjawaban kami," kata dia.Tentang perpanjagan pendaftaran calon pemilih yang ditutup Kamis 28 Juni 2007 pukul 18.00 WIB, Sani menilai perpanjangan tidak terlalu berguna. Sebab perpanjangan pendaftaran hanya dilakukan di kantor kotamadya, tidak di kelurahan-kelurahan.Sani mengaku pihaknya sangat dirugikan dengan data DPT yang dinilainya sangat tidak akurat. Berdasarkan audit yang dilakukan PKS, banyak kader dan simpatisan PKS yang tdiak terdaftar dalam DPT.Menurut dia, seharusnya KPUD mau proaktif untuk mengecek data pemilih yang disodorkan Pemda DKI.Sani juga mencontohkan kasus di Utan Kayu. Pihaknya menemukan banyak sekali nama berbeda namun alamat sama. Kader PKS mengecek satu per satu nama di daftar pemilih ke masing-masing rumah. Beberapa penghuni rumah mengaku tidak mengenal nama yang tertera di DPT. (nrl/umi)


Berita Terkait