Keputusan KPUD DKI Soal DPT Bisa Picu Rusuh Massa

Jakarta - Sudah final, itulah penegasan KPUD DKI Jakarta atas tenggat waktu pendaftaran pemilih yang berakhir 28 Juni 2007. Keputusan itu dinilai pengamat sangat berbahaya, bahkan bisa memicu rusuh massa."Yang pertama, bisa jadi protes, menyalurkan kekecewaan melalui aksi unjuk rasa. Tapi ini tidak bisa dianggap main-main," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada detikcom, Jumat (29/6/2007). Indo Barometer adalah lembaga kajian politik.Menurut Qodari, dalam ilmu psikologi sosial, ada istilah jiwa massa. Individu yang paling rasional sekalipun, jika masuk dalam massa, dia akan bergerak dalam emosi massa."Dia akan kehilangan individunya dan larut dalam naluri massa. Tidak mustahil seperti insiden 27 Juli, atau Banyuwangi saat pilkada dulu. Jangan lupa, Jakarta ini punya sejarah kerusuhan massal," jelas Qodari.Peluang mundurnya salah satu pasangan cagub atau bahkan kedua pasangan calon juga bukan mustahil. "Karena ada saling curiga, karena merasa, lho itu terang saja menang, karena pendukung kita tidak terdaftar," kata Qodari.Sejumlah protes yang dialamatkan pada KPUD DKI dinilainya sangat beralasan. Wajar pula jika KPUD dianggap tidak adil."Sejumlah penelitian dari berbagai lembaga kajian politik mendukung hal itu," imbuhnya.Penelitian dari LP3ES dan NDI menyebutkan 20 persen pemilih yang terdaftar dalam Pilkada DKI adalah ghost votter. Mereka adalah pemilih bayangan yang alamatnya sudah berubah maupun yang sudah meninggal. Daftar ini berpeluang besar disalahgunakan."Lalu ada angka 20 persen yang seharusnya tercatat sebagai pemilih tapi justru tak terdaftar. Ini angka yang tidak main-main, jika asumsinya ada 5,6 juta pemilih di DKI, berarti ada sekitar 1 juta orang yang tak terdaftar. Itu angka yang serius," urai Qodari. Selain itu, pernyataan yang sama juga didukung hasil penelitian Pusat Kajian Politik UI dan temuan daftar kader PKS. (fiq/nrl)