Usul MPM: Perlu Dibentuk Densus 99 untuk Lawan Koruptor BLBI

Jakarta - Densus 88 dinilai berhasil memerangi terorisme di Tanah Air, bahkan sedikit mengangkat citra pemerintah. Karena perang terhadap koruptor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak segencar perang terhadap terorisme, pemerintah pun diusulkan membentuk Densus 99."Seharusnya pemerintah mengumumkan bahwa negara dalam kondisi darurat. SBY seharusnya memerintahkan Kapolri untuk membentuk Densus 99 untuk menangkap koruptor BLBI," cetus Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro yang langsung disambut tawa para peserta diskusi.Hal itu disampaikan dia dalam diskusi bertajuk "Jihad melawan koruptor BLBI" di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Kamis (28/6/2007).Kenapa namanya harus Densus 99? "Karena 9 adalah angka kesukaan SBY. Kalau ada acara apa-apa, pukul gongnya saja 9 kali. Partai Demokrat juga nomor 9," ujarnya.Ismed mengatakan, kunci pemberantasan korupsi terutama untuk kasus BLBI sepenuhnya berada di tangan Presiden SBY. Karena isu tersebut menjadi jualan kampanye SBY saat Pilpres 2004 lalu, namun sayangnya hingga kini kasus tersebut tidak jelas proses penyelesaiannya."Cuma satu yang bisa jadi jualan SBY, yaitu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. SBY harus tegas," imbuh dia.Dia menambahkan, kunci sukses pemberantasan korupsi adalah apabila SBY juga dapat menyejahterakan rakyat dan meningkatkan ekonomi. Ismed pun meminta kasus korupsi BLBI ini jangan dibelokkan atau dipolitisir."Saya khawatir kalau kasus ini dibelokkan dan proses dihentikan, tidak akan ada lagi ruang keadilan di negeri ini. Apalagi jika SBY nanti dapat tiket sampai 2014," lanjut Ismed.Anggota Komisi XI DPR Drajat Wibowo juga mengusulkan agar pemerintah mengecek kembali surat keterangan lunas (SKL) yang telah diberikan kepada beberapa pengemplang BLBI. Karena menurut dia, pemberian SKL itu sama dengan melecehkan proses hukum."Kasus BLBI ini tidak hanya menyangkut 2 atau 3 orang, tapi juga kepentingan banyak orang. Kita minta pemerintah SBY untuk meneruskan proses hukum kasus BLBI jangan hanya yang kecil-kecil saja yang ditindak," kata Drajat. (nvt/sss)