Aneh, KPUD DKI Tahan DPT

Jakarta - Sikap KPUD DKI menahan publikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dinilai aneh. Harusnya KPUD bisa membukanya sebagai hak publik, jika ada pihak yang meminta. "Kalau tidak diberi, kenapa? Ada apa?" tanya peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Isra Ramli kepada detikcom, Kamis (28/6/2007).Padahal KPUD berkepentingan menyukseskan Pilkada DKI, supaya yang punya hak pilih bisa memberikan haknya."Tapi kenapa KPUD bersikeras tidak mau membuat semua pemilih bisa menggunakan haknya dengan bersikap proaktif dalam pendaftaran pemilih? Membuat rentang waktu bagi pemilih? Toh tidak ada yang dirugikan. Jadwal lain akan tetap jalan. Bisa dilakukan bersamaan, tidak harus saling tunggu," bebernya. Sikap KPUD ini, imbuh Isra, menjadi pertanyaan besar yang harus dicari jawabannya. "Ini spekulatif, kok aneh lembaga yang seharusnya mendorong orang berpartisipasi malah seperti menutup kesempatan," cetusnya.Jika untuk kepentingan calon incumbent, pendaftaran pemilih yang tidak optimal ini justru akan merugikan calon bersangkutan.Karena itu, Isra menduga ada pihak-pihak yang bermain yang berusaha memanfaatkan peluang atau pun celah yang ada di aturan main pilkada untuk kepentingan kemenangan mereka. Salah satu indikator yang diketahui orang banyak adalah diharuskannya calon didukung partai, sehingga membuka peluang calon tertentu membeli seluruh perahu dan menutup celah buat calon lain. (umi/asy)