PKS Sindir Incumbent Tentang Kekacauan DPT

PKS Sindir Incumbent Tentang Kekacauan DPT

- detikNews
Rabu, 27 Jun 2007 14:05 WIB
Jakarta - Sulitnya akses warga yang tidak bisa memperoleh daftar pemilih tetap (DPT) merupakan modus kecurangan dalam Pilkada DKI Jakarta. PKS menyindir peraturan tersebut menguntungkan cagub incumbent yang bisa mengakses data."Pilkada ini cuma ada 2 pasang calon. Hanya pihak yang punya akses data pemilih saja yang diuntungkan. Sedangkan warga tidak punya akses untuk melihat. Kenapa kami tidak dapat melihat dan memiliki akses data tersebut? Ini data publik atau privat?" cetus anggota FPKS DPRD DKI Jakarta Muhamad Gunawan.Hal ini disampaikan dia usai melakukan pertemuan dengan Ketua KPUD DKI Jakarta Juri Ardiyantoro di kantor KPUD DKI, Jl Budi Kemulyaan, Jakarta Pusat, Rabu (27/6/2007).Apalagi KPUD, lanjut Gunawan, sudah terlanjur mengatakan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan supaya data DPT tidak boleh dikeluarkan.PKS juga menyesalkan perpanjangan pendaftaran oleh KPUD yang menurutnya tidak efektif, karena pembukaan pendaftaran tersebut dilakukan dalam kondisi masyarakat sudah apatis untuk mendaftar."Ada kondisi di masyarakat sekarang ini, yang sepertinya sudah cenderung apatis untuk mendaftar. Karena mereka sudah berulangkali mendaftar, tapi tidak juga terdaftar," kata Gunawan.Karena itu, lanjut Gunawan, PKS meminta agar KPUD DKI bersedia untuk melakukan periksa ulang terhadap DPT. "Ini bukan persoalan takut menang atau kalah, tapi kita semua menginginkan pelaksanaan pilkada yang jurdil dan berkualitas. Bagi kami tidak masalah PKS dikeroyok, tapi kita tidak mau ada kecurangan dalam pelaksanaan pilkada ini," tuturnya.Mengenai peristiwa pengambilan DPT pada Selasa 26 Juni malam di beberapa kelurahan oleh orang yang mengaku sebagai kader PKS, Gunawan mengatakan hal tersebut mungkin saja dilakukan oleh simpatisan PKS."Ya mungkin. Tapi tidak ada instruksi perampasan data. Tidak ada pencurian. Kami hanya mendorong warga untuk melihat apakah namanya terdaftar dalam DPT atau tidak. Ini kan data publik, Jadi tidak mungkin ada pencurian," ujar Gunawan. (nwk/sss)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads