Mempertaruhkan SBY di Sidoarjo

Jakarta - Demi menyelesaikan langsung hambatan pembayaran ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo, dua hari ini Kepala Negara berkantor di Sidoarjo. Sejumlah rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait digelarnya. Tidak jauh beda dibanding dengan rapat sejenis sebelumnya di Jakarta. Kepala Negara memerintahkan lagi percepatan proses penanggulangan semburan lumpur dan penanganan dampak sosialnya lengkap beserta jadwal setiap tahapan.Sayangnya selama di Sidoarjo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menemui langsung pengungsi korban lumpur yang menantinya di pengungsian. Padahal mereka adalah subjek dari segala pertemuan dan rapat pemerintah dengan pihak Lapindo.Belum ada alasan jelas mengapa Presiden SBY tidak menyempatkan diri menjenguk ratusan pengungsi yang sudah lebih dari setahun terakhir bertahan di pengungsian. Menurut Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng, tidak adanya agenda itu karena telah ada pertemuan dengan perwakilan warga di Cikeas.Seperti dapat diduga, tidak adanya tatap muka tersebut menjadi bahan kecaman bagi banyak pihak. Khusus bagi para anggota DPR RI inisiator interpelasi Lapindo, ini tak ubahnya tambahan amunisi baru. Tentu orang-orang tedekat Presiden SBY sudah mempertimbangkan semua hal. Risiko munculnya wacana politis baru demikian tidak akan sebanding dengan risiko keamanan yang muncul andai tatap muka di pengungsian terlaksana.Risiko seperti apa? Mari kita lihat dari sisi psikologis warga korban lumpur dan protokoler.Setahun lebih kehilangan nafkah dan tinggal di pengungsian saja, sudah luar biasa menguras emosi warga. Apalagi terkatungnya nasib mereka itu hanya karena hambatan prosedural pembayaran ganti rugi atas aset yang terendam lumpur.Harapan terhadap janji bahwa ganti rugi akan dibayarkan dalam tempo secepatnya dengan kemudahan prosedur - termasuk yang disampaikan langsung Presiden SBY - tidak terbukti. Wibawa pemerintah tidak ada lagi di mata warga kecewa dan marah itu. Di situlah masalahannya. Berhadapan muka langsung dengan ratusan orang yang marah tentunya bukan urusan mudah baik bagi tim protokoler maupun pengamanan. Ada banyak kemungkinan buruk yang bisa terjadi di lapangan.Pasti bukan ancaman penembakan, atau sejenisnya. Tapi bagaimana bila para warga itu spontan melontarkan sumpah serapah, buang muka, angkat kaki dari lokasi pertemuan atau bahkan pelemparan lumpur.Bisa Anda bayangkan bukan, betapa besar malu yang harus ditanggung presiden bila itu sampai terjadi. Warga Porong korban lumpur Lapindo sudah kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Sudah jadi kewajiban pemerintah berusaha keras kembali mendapatkan kepercayaan itu.Tidak ada cara lain selain memastikan bahwa janji batas akhir pembayaran uang muka 20 persen pada 1 Juli 2007 terpenuhi. Jangan sampai tahapan yang semula dijanjikan tuntas Maret lalu itu sekali lagi mundur. (lh/nrl)