.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tidak memiliki kedekatan dengan buron Harun Masiku. Hasto mengatakan Harun menyampaikan nama senior partai saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif dari PDIP pada 2019.
Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto saat diperiksa sebagai terdakwa kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/6/2025). Hasto awalnya mengatakan Harun mengusulkan dua daerah pemilihan (Dapil) saat mendaftarkan diri sebagai caleg, yakni di Toraja, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.
Hasto mengatakan DPP PDIP memutuskan untuk menempatkan Harun di Dapil 1 Sumatera Selatan. Dia menuturkan sudah ada kader senior yang ditempatkan di Toraja, Sulawesi Selatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan kemudian di dalam rapat DPP untuk penetapan daftar calon sementara di setiap daerah pemilihan, rapat DPP memutuskan yang bersangkutan ditugaskan di Sumatera Selatan karena di tanah Toraja, Sulawesi Selatan itu sudah terisi dengan kader-kader senior," ujar Hasto.
Hasto mengatakan Harun tidak memiliki jabatan di DPP PDIP. Jaksa mencecar Hasto mengapa Harun langsung menemuinya saat mendaftar sebagai caleg padahal hanya anggota partai biasa.
"Nah mengapa pada saat dia ingin mendaftar, dia langsung menemui Sekjen? Kalau menurut saya kan terlalu tinggi, kenapa bisa seorang kader biasa, ingin mendaftar caleg, itu menemui langsung Sekjen?" cecar jaksa.
Hasto kemudian memberikan penjelasan. Dia mengatakan Harun menyebut nama senior partai dari Sulawesi Selatan saat mendaftar sebagai caleg.
"Izin Yang Mulia, pada saat itu dia menyampaikan ada yang dari pihak sekretariat yang mengantarkan Harun Masiku dan kemudian menunjukkan aspek historis, bagaimana dulu dia menjadi pengurus di Litbang, pada tahun 2000. Kemudian yang bersangkutan ikut terlibat di dalam penyusunan AD/ART untuk kongres pertama. Kemudian dia juga menyebut nama senior partai dari Sulawesi Selatan, yang sangat dihormati di partai," jawab Hasto.
Hasto mengatakan senior partai yang disebutkan Harun sangat dihormati PDIP. Hal itu juga menjadi salah satu alasan penerimaan pendaftaran caleg yang diajukan Harun.
"Maka atas menyebut nama senior partai tersebut yang kemudian yang bersangkutan kami terima, karena kami sangat menghormati aspek-aspek historis terhadap mereka-mereka yang menjadi pejuang-pejuang partai pada masa yang sangat sulit. Jadi atas dasar dia mendapat nama dari senior partai, maka sekretariat itu kemudian menghantar kepada saya," ujar Hasto.
"Artinya dia merekomendasi Harun Masiku untuk bisa menghadap kepada terdakwa pada waktu itu kan seperti itu ya?" tanya jaksa.
"Betul," jawab Hasto.
Hasto mengaku tidak memiliki kedekatan dengan Harun. Dia menegaskan penempatan Harun sebagai caleg di Dapil 1 Sumsel merupakan keputusan DPP PDIP.
"Nah apakah pada saat partai menetapkan Harun Masiku itu di Dapil Sumsel 1 ya, padahal kan sebenarnya dia orang Toraja, kan seperti itu ya terdakwa. Apakah Harun Masiku ada berkonsultasi kembali ke saudara terdakwa atau bertanya 'kenapa saya ditempatkan di Dapil Sumsel 1' seperti itu?" tanya jaksa.
"Tidak ada, izin Yang Mulia, juga tadi saya ada kelewatan bahwa saya tidak punya kedekatan dengan Harun Masiku, saya luruskan. Kemudian ketika penetapan itu sifatnya keputusan, sehingga seluruh calon anggota legislatif yang telah diputuskan oleh DPP PDIP, ya harus menerima keputusan tersebut," jawab Hasto.
"Apalagi keputusan ini melalui suatu proses demokratis dengan cara menanyakan kepada setiap calon anggota legislatif terhadap usualan daerahnya, Sumsel merupakan usulan saudara Harun Masiku, klarifikasi baru dilakukan apabila penempatan daerah pemilihan itu di luar yang diusulkan oleh caleg karena di dalam UU dinyatakan bahwa seluruh jaringan dan penetapan caleg harus berlangsung secara demokratis," tambahnya.
Jaksa juga mendalami ada atau tidaknya konsultasi yang dilakukan Harun ke Hasto terkait penempatan daerah pemilihan tersebut. Hasto mengatakan Harun tidak pernah berkonsultasi dengannya.
"Pada saat Harun Masiku mengajukan usulan dua tempat itu, di Dapil Sumsel 1 dan Toraja itu di Sulawesi itu. Apakah ada berkonsultasi dengan saudara terdakwa?" tanya jaksa.
"Tidak," jawab Hasto.
KPK sebelumnya mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku, yang jadi buron sejak 2020.
Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.
Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.
Tonton juga Video: Balas KPK, Kuasa Hukum Hasto Ajukan Diri Jadi Saksi Meringankan
