.webp)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi. Ia mengakui proses penyusunan tidak mudah mengingat banyaknya kepentingan dan kelompok yang terlibat dalam budaya Betawi.
"Saya baru beberapa bulan menjabat, tapi Perda Adat Betawi ini sedang kita kejar. Itu soko gurunya. Tapi jujur, nggak mudah. Karena kita mempersatukan sekian banyak kepentingan," kata Rano di CIBIS Park, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025)
Sebagai tokoh yang dikenal dekat dengan budaya Betawi, Rano menyampaikan bahwa dia kini mengambil alih proses penyusunan perda tersebut agar tidak berlarut-larut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya minta maaf, saya ambil alih. Ini bukan buat saya, ini buat Jakarta," tegasnya.
Menurut Rano, Jakarta membutuhkan lembaga adat yang kuat dan resmi agar budaya Betawi tidak hanya menjadi simbol seremonial, tetapi juga mendapat tempat dalam kebijakan dan pembangunan kota. Ia menyebutkan selama ini organisasi masyarakat (ormas) Betawi tumbuh banyak, namun belum memiliki aturan yang solid sebagai wadah adat.
"Ormasnya banyak, urat nadinya banyak, tapi jantungnya nggak ada. Ini yang kita sedang susun," ujarnya.
Meski berfokus pada budaya Betawi, Rano menegaskan bahwa Jakarta adalah kota yang multikultural. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa keberadaan Perda Adat Betawi tidak akan menegasikan budaya lain yang tumbuh di Ibu Kota.
"Saya ingatkan, Jakarta ini bukan hanya milik Betawi. Kita harus adil kepada semua kebudayaan yang ada di Jakarta," katanya.
Perda ini dirancang untuk memberikan posisi yang lebih kokoh bagi masyarakat adat Betawi dalam pembangunan kota, tanpa menimbulkan eksklusivitas. Pemprov DKI berharap dengan terbentuknya lembaga adat yang sah, pelestarian budaya dapat lebih terarah dan terintegrasi dengan kebijakan daerah.
Simak juga Video: Melting With Betawi Culture CFD Akan Hadir di Tiga Titik Bulan Depan
