.webp)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, bersama Jaksa Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani serta Gubernur Banten Andra Soni menanam bawang bersama di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Mereka berharap Banten bisa mengalami swasembada pangan dan menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Acara tersebut digelar sekaligus dengan penandatanganan nota kesepakatan atau MoU pemberdayaan lahan dan badan usaha milik desa. MoU tersebut ditandatangani oleh bupati dengan kepala kejaksaan negeri (kejari) se-Banten bersama PT Pupuk Indonesia, Paskomnas, dan Universitas Telkom. Yandri, Andra Soni, dan Reda menyaksikan penandatanganan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Andra berharap terwujudnya swasembada pangan di wilayah Banten. Ia menilai, seluruh pemangku kepentingan perlu berkolaborasi untuk mewujudkannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya punya keyakinan, program ini akan berkesinambungan selama kita koordinasi dan punya kepentingan bersama terkait ketahanan pangan," ujar Andra.
Diketahui, di desa tersebut ditanam beragam tanaman hortikultura di tanah desa seluas 1,5 hektare. Ia berharap program serupa dijalankan di daerah-daerah lain.
"Bupati ini mewakili lebih dari 1.200 desa di Provinsi Banten. Alhamdulillah di desa ini mengelola tanah 1,5 hektare dengan metode pola tanam. Di Kabupaten Lebak, yang luasnya sepertiga Provinsi Banten, tanah banyak yang bisa kita manfaatkan," ujarnya.
Sementara itu, Reda menyampaikan alasan ia menggagas program tersebut. Ia menyebut tergerak untuk mengembangkan pertanian di wilayah Banten yang merupakan daerah kelahiran neneknya.
"Paskomnas mengeluh, ini kok di Banten, pasar induk di Banten, produk Banten hanya 5 persen. Saya minta Kejari Cilegon, Kejati Banten, tersontak. Nenek saya orang Pandeglang," katanya.
Sementara itu, Yandri selaku Mendes mendukung langkah Kejaksaan Agung tersebut. Ia menyebut desa harus menjadi penyuplai bahan pangan untuk program makan bergizi gratis.
"Banten dapur hampir 1.000 SPPG. Itu baru pasar 5 persen. Ketika SPPG beroperasi, masalah itu akan menjadi permasalahan serius. Dengan program ini, desa tak hanya menjadi penonton, tapi pelaku utama, bukan hanya penikmat Makan Bergizi Gratis," katanya.
Lihat juga video: Demi Indonesia Mandiri Pangan
