SBY Harus Punya Rencana Kerja yang Jelas di Sidoarjo

Jakarta - Kunjungan Presiden SBY ke lokasi bencana lumpur Sidoarjo, Jawa Timur, patut diapresiasi. Namun sayangnya, SBY belum mempunyai rencana kerja yang jelas.Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dari Indosolution, Agus Muldya, kepada detikcom melalui sambungan telepon, Selasa (26/6/2007)."Hingga sekarang pemerintah tidak menetapkan apa yang terjadi di Sidoarjo ini sebagai bencana. Hal ini tidak seperti ketika Presiden berkantor di Aceh saat terjadi tsunami atau di Yogya saat gempa," ujar Agus Muldya.Menurut Agus, saat ini ada 3 persoalan baru yang mengemuka di Sidoarjo. Pertama, masalah penyelesaian jual beli lahan warga dan dampak sosialnya. Kedua, penghentian dan pengendalian semburan lumpur, dan ketiga rehabilitasi serta relokasi infrastruktur agar perekonomian dan kehidupan di Jawa Timur kembali normal."Persoalan yang belum mengemuka adalah dana dari mana untuk menangani semua itu. Khususnya untuk memonitor perkembangan kasus ini ke depan, seperti kondisi perut bumi dan sebagainya. Kita tidak bisa gegabah mengambil keputusan tanpa penelitian yang cukup," ungkap Agus.Karena itu, sambung Agung, ketegasan mengenai status luapan lumpur di Sidoarjo ini sangat penting. Sebab hal tersebut terkait erat dengan kemungkinan masuknya bantuan dari asing."Banyak negara sudah tahu ada kasus luapan lumpur di Jawa Timur. Namun mereka tidak bisa memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban karena pemerintah belum menetapkan sebagai bencana. Padahal hingga kini luapan lumpur tak juga kunjung berhenti," tutur Agus.Menurut Agus, seharusnya Presiden SBY bertindak cepat dan tepat menghadapi situasi ini. Jangan sampai mengambil keputusan yang terlambat."Waktu krisis ekonomi mantan Presiden Soeharto dulu melakukan tindakan darurat dengan BLBI, tetapi telat. Pak Harto justru lengser dan Indonesia mengalami krisis berkepanjangan," cetus Agus.Agus menambahkan, semua pihak berharap kedatangan SBY dapat menuntaskan masalah lumpur yang sudah setahun lebih menyusahkan warga Sidoarjo. Apa pun keputusan Presiden jangan sampai membuat masalah baru."Seperti hiperinflasi dan munculnya calo-calo dan spekulan tanah di Sidoarjo yang pada akhirnya justru menambah penderitaan korban," tutup Agus. (djo/nrl)