Ngantor di Tengah Lumpur, SBY Malah Jadi 'Tameng' Menteri

Jakarta - Presiden SBY tak perlu turun langsung menangani Lapindo. Tindakan SBY berkantor di lokasi luapan lumpur Sidoardjo menunjukkan para menteri berlindung di balik SBY."Permasalahan Lapindo itu kecil, tidak perlu seorang presiden turun tangan langsung dan berkantor di sana. Para menteri-menteri berlindung di balik SBY," kata anggota FPDIP Permadi dengan nada berapi-api dalam pertemuan dengan perwakilan korban Lapindo di DPR, Senayan, Senin (25/6/2007).Menurut Permadi, permasalahn Lapindo cukup diselesaikan dalam sebuah instruksi presiden. "Instruksinya ada tapi pelaksanaannya tidak ada," ujarnya.Permadi memperkirakan, jika permasalahan lumpur tak kunjung diselesaikan akan terjadi revolusi sosial. "Revolusi di ambang pintu, ini revolusi sosial. Revolusi belum selesai, saya berkomitmen keluar dari jalan fraksi ikut bersama teman-teman dalam revolusi," imbuhnya. Sementara itu Gayus Lumbuun menyentil pertemuan korban Lapindo dengan SBY di Cikeas kemarin. Menurutnya, tidak cukup dengan air mata SBY, namun harus ada solusi konkret.""Pemerintah bisa membayar ganti rugi bagi warga dari dana talangan APBN. Bahkan dari luar negeri sekalipun," pungkasnya. (mly/mar)